Pindah ke Kertajati, Menhub Pastikan Tarif Penerbangan Umrah Tak Berubah

Musim Haji, Bandara Kertajati Akan Jadi Embarkasi Antara — Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka akan menjadi bagian dari embarkasi antara pada musim haji 2018. Foto (Liputan6.com / Panji Prayitno)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-JK memutuskan Bandara Kertajati melakukan pemberangkatan haji dan umrah untuk Jawa Barat seperti Majalengka, Subang, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya dan Ciamis usai Lebaran. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi tertutup di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tarif keberangkatan dari Bandara Kertajati ke Jeddah, Arab Saudi sama seperti tarif dari Bandara Soekarno Hatta ke Jeddah, Arab Saudi. "Insyaallah tarif tidak akan berubah. Karena jaraknya relatif sama kan," ujarnya di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Budi Karya mengatakan persiapan perpindahan keberangkatan haji dan umrah dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Kertajati saat ini sudah baik. Dari sisi penginapan, pemerintah telah menyiapkan hotel dan asrama.

"Seperti persiapan pertama sudah ada hotel, asrama sebagai embarkasi yang kedua adalah kesiapan penerbangan," jelasnya.

Budi menambahkan, pemindahan penerbangan itu hanya memindahkan lokasi saja. Di mana yang tadi dari Jeddah Arab Saudi dipindahkan ke Soekarno Hatta Jakarta.

"Akan dipindahkan Jeddah Arab Saudi ke Kertajati Jawa Barat. Ketiga, penyelenggara oke sudah," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Maskapai Citilink Indonesia mengawali penerbangan komersial perdana di Bandara Kertajati Majalengka

2 dari 3 halaman

Bandara Kertajati Bakal Jadi Penyangga Soetta

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, kehadiran Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atauBandara Kertajati akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat.

Dia mengatakan, meski masih sepi penumpang, ke depan bandara tersebut bakal menjadi primadona bagi masyarakat Bandung dan Jakarta.

"Tapi saya melihat Kertajati ke depan itu akan menjadi bandara sangat potensial dia akan menjadi bandara penyangga dari Soekarno-Hatta di masa depan," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Bambang menuturkan, sepinya penumpang ini juga karena minimnya konektivitas yang menghubungkan ke bandara tersebut.

Seperti misalnya Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang hingga kini belum juga dioptimalkan.

"Karena konektivitasnya belum, Cisumdawu belum selesai. Iya kuncinya cisumdawu nya harus harus nyambung dulu. Mungkin perlu kereta api juga kesana dan ketiga ya Patimban selesai nanti," kata dia.

Seperti diketahui, hingga saat ini Bandara Kertajati masih sepi penumpang. Tingkat okupansi bandara ini pun dikabarkan masih berada di bawah 30 persen.

3 dari 3 halaman

Masih Terbatasnya Akses

Lokasi parkir Bandara Kertajati. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Direktur Operasi dan Pengembangan Strategi Bisnis BIJB, Agus Sugeng Widodo mengatakan, pihaknya saat ini terus berusaha meningkatkan pertumbuhan baik dari sisi penumpang maupun pesawat yang akan beroperasi.

Namun, dengan usia yang masih seumur jagung ini BIJB ternyata menemui kesulitan yang tidak sedikit. Sepinya penumpang di BIJB Kertajati tak terlepas dari masih sedikitnya penerbangan di sana.

Tercatat sampai sekarang baru ada Citilink dengan rute penerbangan Kertajati- Surabaya dengan penerbangan hanya satu kali dalam sehari.

"Ini kemudian sama seperti menentukan mana lebih dulu ayam atau telur. Maskapai bertanya mana penumpangnya kemudian penumpang bertanya mana penerbangannya. Ini yang jadi tantangan buat kami di sini," kata Agus di BIJB Kertajati, beberapa waktu lalu.

Hal lain yang menjadi masalah sepinya penumpang di BIJB Kertajati adalah masih terbatasnya akses menuju lokasi dari Jakarta dan Bandung. Keberadaan jalan provinsi yang masih belum memadai turut menjadi penyebab sulitnya akses dari Jakarta dan Bandung menuju BIJB Kertajati.

"Jalan provinsi yang sebagian masih semak belukar jadi problem. Pertanyaannya siapa yang merawat dan jadi aset siapa karena dibangun oleh Kementerian PUPR, lahan punya Pemprov Jabar dan dibiayai BIJB," ujar Agus.