22 Sukuk Korporasi Senilai Rp 3,3 Triliun Telah Terbit di Awal 2019

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sepanjang awal 2019 ini perusahaan di Indonesia telah menerbitkan sebanyak 22 sukuk korporasi yang merupakan instrumen keuangan syariah.

Direktur Pasar Modal Syariah OJK Fadilah Kartikasasi menyebutkan, saat ini penerbitan sukuk di Indonesia telah mencapai Rp 24,28 triliun dari total sukuk sebanyak 120 seri. Secara total keseluruhan, nilai penerbitan sukuk telah mencapai Rp 39,45 triliun.

"Sukuk korporasi itu jumlahnya 197 seri yang sudah diterbitkan. Nah kalau nilai outstanding Rp 24,28 triliun itu jumlah sukuknya 120 seri," kata dia, di kantornya, Kamis (9/5/2019).

Dia merinci, dari total 120 sukuk tersebut mayoritas adalah jenis akad yaitu Ijarah dengan banyak 85 seri, kemudian Mudharabah sebanyak 32 seri, dan Wakalah sebanyak 3 seri.

"Sepanjang 2019 sudah ada 22 sukuk yang diterbitkan dengan nilai mencapai Rp 3,3 triliun," ujarnya.

Dia optimis angka tersebut akan tersebut mengingat tahun 2019 pun baru berjalan beberapa bulan. Terlebih lagi potensi pasar modal syariah dinilai sangat besar.

"Sampai dengan April ini sudah 22 penerbitan dengan total Rp 3,3 triliun dan ini akan terus bertambah angkanya," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ma’ruf Amin menyatakan di Indonesia belum ada travel haji dan umrah yang memiliki sertifikat syariah.

2 dari 3 halaman

Kemenkeu Ajak Masyarakat Alokasikan THR buat Investasi Sukuk

20151102-IHSG-Masih-Berkutat-di-Zona-Merah-Jakarta — Suasana di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/11/2015). Pelemahan indeks BEI ini seiring dengan melemahnya laju bursa saham di kawasan Asia serta laporan kinerja emiten triwulan III yang melambat. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Tabungan ST-004.

Sukuk tabungan ini bisa mulai dipesan mulai 3 Mei 2019 pukul 09.00 WIB hingga 21 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengajak masyarakat untuk memanfaatkan ST004 sebagai sarana dalam berinvestasi.

Dia bahkan mengatakan, tunjangan hari raya (THR) yang diterima jelang bulan suci Ramadan dapat menjadi salah satu sumber modal untuk investasi.

"Kita punya masa penawaran sampai 21 Mei kurang lebih 2,5 minggu. Nanti dapat THR, jangan dihabiskan THR-nya karena ini investasi yang sangat menarik," kata dia, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Jumat 3 Mei 2019.

Dia mengatakan, Sukuk Tabungan ST004 ini menarik. Salah satunya yakni imbal hasil 7,95 persen yang menurut dia bersifat floating.

"Kenapa menarik tadi imbal hasilnya 7,95 persen dan sifatnya floating kita pakai acuan BI -7 days repo rate. Sekarang 6 persen," ujar dia.

"Seandainya BI rate naik, ini ikut naik kita sesuaikan tiap 3 bulan. Bagusnya lagi kalau BI rate turun kita ada batasannya 7,95 persen tidak bisa lebih rendah dari 7,95 persen," imbuh Luky.

3 dari 3 halaman

Lewat Sukuk, Masyarakat Terlibat dalam Pembangunan

Pembukaan-Saham — Pengunjung tengah melintasi layar pergerakan saham di BEI, Jakarta, Senin (13/2). Pembukaan perdagangan bursa hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 0,57% atau 30,45 poin ke level 5.402,44. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, lewat sukuk masyarakat dapat terlibat dalam program-program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. "Kemudian punya pilihan investasi di pasar modal properti. Kalau sukuk partisipasi langsung rakyat untuk ikut bangun Indonesia karena dana ini langsung dipakai biayai APBN," tegasnya.

Dia pun menjamin, aspek syariah penerbitan Sukuk ini benar-benar terpenuhi. Lantaran Pemerintah telah mengantongi opini dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kita kerjasama dengan MUI. Tiap instrumen sukuk pemerintah dapat opini syariah dari MUI. Dengan itu insya Allah instrumen syariah. Harusnya menarik bapak ibu," tandasnya.

ST004 memiliki tenor 2 tahun, dan menawarkan tingkat imbalan/kupon minimal sebesar 7,95 persen per tahun. Minimum pemesanan adalah satu unit senilai Rp 1 juta dan maksimum 3 ribu unit senilai Rp 3 miliar.