Kronologi Pemindahan Ibu Kota RI dari Zaman Kolonial hingga Kini

Dahulu sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial Belanda sempat punya wacana memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung.

Dilansir dari Merdeka, wacana itu muncul pada tahun 1916. Salah satu alasannya adalah karena Batavia yang panas dan lembab sehingga dianggap kurang sehat, sementara temperatur Bandung lebih sejuk.

Berdasarkan rilis BPN pada tahun 2016, berbagai langkah sudah diambil pemerintah kolonial demi mewujudkan rencana ini, termasuk pemindahan kantor penting secara bertahap. 

Kantor-kantor pertambangan dan energi, bio farma, kantor pos besar dan kantor pusat kereta api juga mulai dipindahkan. Bandung pun menjadi pusat militer pemerintah.

Belum sempat berhasil, realisasi pupus di tengah jalan karena berbagai isu seperti resesi dan korupsi.

Presiden Soekarno meresmikan kota Palangka Raya pada tahun 1057. Tiang pertama pembangunan di kota ini ditandai dengan peresmian Tugu Soekarno di Desa Pahandut.

Kota ini juga dinilai sebagai Soekarno memiliki potensi sebagai ibu kota karena lokasi yang strategis karena terletak di tengah-tengah Indonesia.

Berdasarkan rilis BPN, visi ini terhambat karena faktor logistik yang menyebabkan sulitnya menyediakan barang bangunan. Ada pula beberapa duta besar yang memilih Jakarta sebagai ibu kota. Akhirnya, Jakarta tetap menjadi pusat pemerintah.

Presiden Soeharto pernah mengusulkan agar ibu kota pindah ke Jonggol di Jawa Barat. Pemilihan itu disebut cukup strategis karena jaraknya tak jauh dari Jakarta.

Laporan BPN menyebut Presiden Soeharto pernah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 1 tahun 1997 mengenai pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri. Keputusan ini juga tak terlepas dari gagasan Bambang Trihatmodjo.

Rencana memindahkan ibu kota kembali pupus di tengah jalan karena pemerintahan Orde Baru jatuh pada bulan Mei 1998 karena berbagai kasus korupsi.

Pada tahun 2009, Presiden SBY kembali mengungkit rencana pemindahan ibu kota. Pada tahun 2013, Presiden SBY tampak makin serius pada wacana ini dengan fokus kepada grand planning.

Kala itu, pemerintahan SBY menyebut butuh waktu hingga 12 tahun untuk memiliki ibu kota baru.

Hal lain yang ditekankan rezim SBY adalah payung hukum. Menurutnya, Keppres tidak cukup, melainkan butuh payung hukum yang besar seperti Undang-Undang atau keputusan Sidang MPR.

Pada tahun 2017, pemerintahan Joko Widodo kembali mengangkat wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Ketimpangan kegiatan ekonomi menjadi alasan di balik wacana ini.

Terkini, Presiden Jokowi kembali membahas rencana pemindahan ibu kota. Pilihannya adalah luar Jawa.

Dalam rapat terbata pada Senin, 29 April 2019, Presiden Jokowi tidak menyebutkan daerah mana yang akan terpilih sebagai ibu kota baru. Akan tetapi, ia menyebut beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan.

"Pemilihan lokasi yang tepat harus memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujarnya.