Wapres Usul Ibu Kota Pindah ke Mamuju

Oleh Athika Rahma pada 29 Apr 2019, 20:51 WIB
Diperbarui 29 Apr 2019, 20:51 WIB
Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Namun sejauh ini belum ada bocoran dimana lokasi ibu kota baru tersebut.

Jokowi menyatakan jika Jusuf Kalla mengusulkan kabupaten Mamuju menjadi ibu kota baru. Hal tersebut diungkapkan saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).

"Pak Wapres silakan, tadi bisik-bisik mengusulkan Mamuju," ujarnya setelah berbicara di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).

Presiden Jokowi sudah menyetujui keputusan memindahkan ibu kota ke daerah di luar pulau Jawa. Alasannya beragam, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, banjir hingga pemerataan ekonomi.

"Ini kita bicara bukan hanya tentang Jakarta, tapi pulau Jawa. Dari data yang saya terima, penduduk Jawa sudah 57 persen total penduduk kita (Indonesia). Sumatera 21 persen, Kalimantan 5 persen, Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah Jawa yang sudah 57 persen mau ditambah sedangkan ada yang masih 6 dan 7 persen?" tuturnya.

Selain itu, Jokowi membahas mengenai kemacetan yang sudah menjalar bukan hanya di Jakarta namun di Pantura. Kemudian, banjir menjadi ancaman yang dapat mengganggu aktivitas.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemindahan ibu kota perlu dipikirkan secara matang. "Pertama, ini jangka panjang. Jika pemerintahan pindah maka semua pindah. Kedua, memang lokasi," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Jokowi Setuju Ibu Kota Dipindahkan ke Luar Pulau Jawa

Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Kajian pemindahan ibu kota telah sampai ke tangan Presiden sejak tahun lalu. (Liputan6.com/HO/Radi)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ini disampaikan Jokowi saat menanggapi laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia.

Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa.

"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri sehingga menolak ibu kota tetap di Jakarta atau dipindahkan di sekitar Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawa disebut sebagai kawasan rawan macet dan banjir.

"Ada pencemaran yang berat juga. Ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," ujarnya.

Selain itu, degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi.

"Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa, setiap tahunnya. Dari sawah ke properti," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

3 dari 3 halaman

Optimistis Terwujud

Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke daerah lain di luar Jawa. (Liputan6.com/HO/Radi)

Jokowi memimpin rapat terbatas Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota siang ini. Jokowi optimistis pemindahan ibu kota negara akan terwujud bila dipersiapkan dengan matang.

Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, ini menyadari memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang panjang. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menentukan lokasi yang tepat. Sehingga pemindahan ibu kota memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur.

"Pemilihan lokasi yang tepat harus memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujarnya.

Pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengelolaan bisnis.

 

Reporter: Titin Supriatina

Lanjutkan Membaca ↓