Menteri Jonan Ingin Harga Mobil Listrik Terjangkau Masyarakat

Menteri Jonan: Pelaporan Harta Kekayaan Jadi Cara Cegah Korupsi — Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dapat menjadi cara pencegahan korupsi.

Liputan6.com, Jakarta - Hadirnya mobil listrik diyakini akan mendorong diversifikasi bahan bakar kendaraan dari BBM (Bahan Bakar Minyak) ke listrik yang berdampak signifikan bagi kualitas udara. Tak hanya itu, keberadaan mobil listrik juga akan menurunkan volume impor BBM.

“Karena nilai strategis inilah, pemerintah terus mendorong penggunaan mobil listrik yang memiliki emisi rendah hingga dapat bersaing dengan kendaraan konvensional,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan seperti dikutip dari Laman Setkab.go.id, Minggu (28/4/2019).

Pada kesempatan tersebut, Jonan berkesempatan melakukan uji coba mobil listrik jenis Crossover yang dinamakan EVHERO dan jenis Sportcar V8 VADI, besutan Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.

Diakui Jonan, tantangan terbesar mobil listrik adalah masalah harga. “Kalau harga mobil listriknya Rp 1,5 miliar, siapa yang mau beli, atau Rp 750 juta, siapa yang bisa beli, itu kan dua kali harga (mobil jenis) kijang,” ujarnya.

Namun demikian, mobil listrik sangat diperlukan karena konsumsi BBM terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor juga penguatan infrastuktur jalan raya. Menurut Jonan, ke depan sulit mengimbangi kenaikan kebutuhan atau konsumsi BBM. Salah satu jalan untuk mengurangi impor BBM atau impor minyak mentah itu adalah dengan mobil listrik.

Mobil listrik diyakini Jonan akan dapat mengurangi polusi dan impor BBM secara signifikan jika pemakaiannya sudah masif karena bahan bakarnya adalah listrik yang seluruh komponen untuk penyediaan listriknya tersedia di dalam negeri.

“Seluruh sumber energi primer untuk pembangkit listrik seluruhnya ada di dalam negeri seperti batubara, matahari, gas bumi, panas bumi, angin dan air. Semuanya ada dan dimiliki Indonesia, sehingga impor BBM-nya semakin hari tidak semakin tinggi. Tugas kita mengendalikan agar impor BBM-nya dalam kapasitas yang terukur, karena kalau tidak, semakin lama semakin tinggi,” jelas Jonan.

2 dari 2 halaman

Stasiun Pengisian Listrik Umum

Terkait dengan ketersediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk charging mobil listrik, Menteri Jonan memastikan akan tercukupi karena menurut Jonan saat ini cadangan listrik terpasang sudah lebih dari 30 persen dan menyediakan SPLU bagi PLN sama seperti menjual listrik biasa.

“Cadangan listrik terpasang saat ini sudah mencapai lebih dari 30 persen karena itu jika ditanyakan apakah listriknya tersedia untuk membangun fasilitasi SPLU, saya jawab cukup karena listriknya sama,” jelas Jonan.

Ia menyebutkan, membangun fasilitas charging itu gampang, kalau mau PLN itu bisa bangun lebih dari sekarang yang sudah mencapai 1.600 SPLU di Jabodetabek dan kota besar.

“Termasuk membangun SPLU di luar Jawa, jika ada demand-nya kendaraan listrik kita siap,” pungkas Jonan.