Akhiri Kisruh, OJK Harus Segera Periksa Laporan Keuangan Garuda

Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung Denpasar- Mumbai PP.

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk turun tangan memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia. Hal tersebut menyusul penolakan oleh dua komisaris terhadap laporan keuangan BUMN tersebut.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali mengatakan, pernyataan yang kontroversial seperti penolakan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan terbuka merupakan hal yang biasa di pasar saham Amerika Serikat. Biasa ada kepentingan tertentu dari pemegang saham sehingga mereka membuat kontroversial seperti itu.

"Menurut saya, begitu lah game di pasar modal. Ini adalah sangat biasa di mana para kapitalis memainkan uangnya di Wall Street. Sangat menarik kalau kita lihat mengapa ada pemegang saham membiarkan dengan memberikan statement di ujung dari laporan keuangan yang berakibat harga sahamnya jatuh. Pemegang saham seharusnya tidak ingin harga sahamnya jatuh," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Oleh sebab itu, lanjut Rhenald, seharusnya OJK bisa turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia. Hal tersebut guna memastikan laporan keuangan yang umumkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akutanbel dan untuk mengakhiri kisruh yang terjadi belakangan ini.

"Dari situ seharusnya OJK dan lembaga-lembaga yang menangani pengawasan di pasar modal melakukan pemeriksaan. Ini ada apa. Karena di Wall Street itu langsung OJK-nya langsung memeriksa," kata dia.

Sementara terkait dengan kinerja Garuda Indonesia, Rhenald menyatakan jika kinerja BUMN ini sebenarnya sudah mulai membaik. Harga saham BUMN tersebut juga mulai merangkak naik.

"Garuda itu sejak Januari harga sahamnya sudah membaik. Jadi ada optimisme," tandas dia.

2 dari 3 halaman

Menhub Minta Karyawan Garuda Batalkan Rencana Mogok Kerja

Pencapaian Kinerja 4 Tahun Kemenhub — Menhub, Budi Karya Sumadi saat memberikan keterangan pers tentang pencapaian kinerja akhir tahun 2018 Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (13/12). Sejumlah pencapaian tercatat dalam laporan kinerja selama empat tahun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengomentari ancaman Serikat Karyawan Garuda Indonesia yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia (SEKARGA) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Dewan Pimpinan Cabang Awak Kabin yang berencana untuk melakukan aksi mogok dalam waktu dekat ini.

Aksi mogok tersebut menyikapi kisruh yang terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang berlangsung pada 24 April 2019.

Menhub Budi mengimbau agar aksi mogok kerja tersebut tidak dilakukan.

"Ya besok kan katanya. Saya menghimbau agar semua stakeholders itu menahan diri, termasuk Serikat Pekerja, jangan lakukan itu (mogok kerja)," kata Menhub Budi saat ditemui di Kawasan CFD Bunderan HI, Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Kendati demikian, dia optimis kabar mengenai rencana aksi mogok tersebut tidak akan mengganggu operasional penerbangan secara umum.

"Insya Allah tidak. Makanya saya bilang Insya Allah tidak. Kami minta mereka menahan diri," ujarnya.

Dia mengaku akan segera melakukan komunikasi dengan serikat pekerja yang berencana melakukan aksi mogok tersebut.

"Nanti hari Senin saya akan kirim surat ke mereka," tutupnya.

3 dari 3 halaman

Penolakan Lapkeu oleh Dua Komisaris Garuda

Pesawat Garuda Indonesia — Ilustrasi (Istimewa)

Sebelumnya, Ketua Umum SEKARGA Ahmad Irfan menjelaskan, dalam RUPST tersebut, dua komisaris yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang mewakili PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd menyampaikan penolakan terhadap laporan keuangan perseroan periode 2018.

Namun meskipun ada penolakan, RUPST tetap mensahkan laporan keuangan yang menyatakan bahwa Garuda mencatatkan laba bersih USD 809.846 atau setara Rp 11,49 miliar. Alhasil, Ahmad Irfan melanjutkan, kedua komisaris tersebut berbicara di luar RUPST.

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh kedua komisaris tersebut tidak elok. "Para pemegang saham dan komisaris itu kan bisa berkomunikasi di dalam. Mereka punya alat untuk itu. Jangan ngomong di luar," kata dia kepada Liputan6.com, Sabtu (27/4).

Akibat dari aksi atau pernyataan komisaris di luar RUPST Garuda Indonesia tersebut, maka kepercayaan masyarakat rusak. Harga saham Garuda Indonesia di pasaran pun akhirnya turun signifikan. Pernyataan tersebut telah berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan setia Garuda Indonesia.

"Akhirnya dampaknya ke kami-kami juga sebagai karyawan. Kami mencari nafkah di situ," kata Ahmad Irfan.

Atas pertimbangan tersebut, seluruh karyawan Garuda Indonesia pun memutuskan untuk melakukan aksi mogok termasuk di dalamnya penerbang dan pramugari. Mengenai kepastian kapan aksi tersebut akan dilakukan, Ahmad Irfan masih belum memutuskan.

"Ini kami imbau dulu ke pemegang saham dan komisaris. Jika tak bisa kami baru bergerak karena untuk menentukan waktu itu butuh banyak pertimbangan," tandasnya.

OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
Garuda Indonesia
Perusahaan
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia
Lihat Selengkapnya
Garuda Indonesia
Laporan Keuangan Garuda
Garuda