Peringati May Day, 500 Ribu Buruh Bakal Turun ke Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 500 ribu buruh dari berbagai elemen serikat pekerja akan menggelar aksi dan turun ke jalan. Aksi tersebut dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh setiap 1 Mei.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, khusus di Jakarta, KSPI menurunkan 50 ribu orang buruh yang akan menggelar aksi di depan Istana Negara.

Aksi serupa juga akan dilakukan ratusan ribu buruh di kota-kota industri di seluruh Indonesia, seperti di Bandung, Lampung, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, dan sebagainya.

Namun demikian, Said meminta agar aksi May Day dilakukan dengan tertib, damai, dan anti kekerasan.

“Setiap tahun kaum buruh di seluruh dunia memperingati May Day dengan melakukan aksi. Saya meminta aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, tidak ada kekerasan, dan jangan melanggar hukum,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Said menjelaskan, tema utama dari peringatan May Day tahun ini adalah kesejahteraan buruh dan demokrasi jujur damai. Tema ini diambil, karena pada dasarnya perjuangan serikat buruh adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, isu demokrasi menjadi penting, karena pada tahun ini di Indonesia bertepatan penyelenggaraan pesta demokrasi.

“Selain pemilihan presiden, KSPI juga memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap lebih dari 80 kader terbaik buruh dalam pemilihan legislatif dari berbagai partai politik. Oleh karena itu, kaum buruh sangat berkepentingan dengan demokrasi yang jujur dan damai,” ungkap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Beredar video demo buruh tolak TKA asal China di Morowali.

2 dari 4 halaman

Enam Isu yang Disuarakan Buruh

Berikut isu yang akan disuarakan buruh dalam aksi May Day adalah sebagai berikut:

1. Tolak upah murah, cabut PP 78/2015 tentang pengupahan dan naikkan komponen KHL menjadi 84 item.

2. Hapus sistem alihdaya (outsourcing) dan pemagangan yang berkedok outsourcing.

3. Tingkatkan manfaat jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.

4. Turunkan tarif dasar listrik dan harga sembako.

5. Tingkatkan kesejahteraan dan pendapatan guru dan tenaga honorer serta pengemudi ojek online (Ojol).

6. Tegakkan demokrasi yang jujur dan damai, khususnya dalam pemilihan presiden 2019-2024.

3 dari 4 halaman

KSPI Sebut Gelombang PHK Besar Terjadi pada 2018

Presiden FSPMI/KSPI Said Iqbal — Presiden KSPI Said Iqbal (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Yang terbaru, PT Hero Supermarket Tbk yang memberhentikan 532 karyawannya.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, ‎ada PHK karyawan Hero Supermarket membuktikan jika gelombang PHK besar-besaran sedang terjadi.

"Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sepanjang tahun 2018, hanya ada 3.362 orang buruh yang di PHK. Namun data tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ujar dia di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Said menyatakan, pihaknya telah mencatat beberapa kasus PHK yang terjadi sepanjang 2018. Di Serang, Banten, dilaporkan PHK terjadi di PT. Alcorindo sekitar 600 orang buruh, PT RWA sekitar 660 orang buruh, PT Grand Pintalan sekitar 50 orang buruh.

"Kemudian ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600 orang buruh," kata dia.

Di Bogor, Jawa Barat, PT IKP yang tutup menyebabkan sekitar 600 orang buruh terkena PHK. Sementara PT Tanashin juga dalam proses melakukan PHK, di mana 300 orang buruh terancam kehilangan pekerjaan.

"Di Jakarta, PHK juga terjadi di PT FNG yang mengakibatkan sekitar 300 orang buruh kehilangan pekerjaan, di PT Pasindoi sekitar 56 orang buruh," ungkap dia.

PHK besar-besaran juga terjadi di Purwakarta. Said mengungkapkan, tutupnya PT OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di PHK. Kemudian, PT Dada Indonesia yang menyebabkan 1.300 orang buruh di PHK, dan PT Iljunsun menyebabkan 1.400 orang buruh di PHK.

4 dari 4 halaman

Hadapi Revolusi Industri 4.0, KSPI Harap Pemerintah Susun Regulasi Lindungi Pekerja

Revolusi industri 4.0 dinilai akan banyak menggerus tenaga kerja manusia. Hal itu disebabkan banyaknya lapangan kerja yang diambil alih oleh digitalisasi dan robotisasi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan pemerintah harus segera membuat regulasi untuk melindungi pekerja dan dunia usaha dari revolusi industri 4.0 tersebut.

Presiden KSPI, Said Iqbal menyebutkan hal tersebut akan sangat berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja pada 2019.

"Revolusi industri 4.0 peralihan dari offline ke online atau dikenal digital economic. Kami memang mendiskusikan ini, tahun 2020 akan terasa dampak. Diperkirakan 300 juta orang akan kehilangan pekerjaan," kata dia saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

Dia mengungkapkan, di Indonesia diperkirakan ada 32 juta orang yang kehilangan pekerjaan dampak dari revolusi industri 4.0 tersebut.

Digital ekonomi atau segala macam tansaksi melalui internet saat ini sudah ada di seluruh dunia. Dampaknya akan sangat terasa mulai 2020 hingga 2025.

"Tapi 2019 sudah mulai ada. Faktanya ada penggantian penjaga tol dengan e-toll. Siapa bilang tidak ada PHK? 20 ribu orang bekerja di sektor tol terancam kehilangan pekerjaan," ujar dia.