Menteri PANRB: E-Government Harus Dibangun Secara Progresif

Menteri PANRB Syafruddin saat peluncuran inovasi Samsat Jawa Barat (Ngebret) di Gedung Sate, Bandung, Senin 28 Januari 2019 (Foto: Dok Kementerian PANRB)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menuturkan, perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk memiliki tata kelola kearsipan yang baik. Pengelolaan arsip terintegrasi menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

“Penerapan e-government di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban dan kebutuhan,” ujarnya Senin (22/4/2019).

Pembangunan SPBE (e-government) perlu dilakukan secara progresif dan masif pada pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, e-government juga dibutuhkan untuk penguatan sistem dan jaringan informasi kearsipan.

"Namun lebih dari itu, kearsipan merupakan unsur utama dari suatu upaya membangun pemerintahan yang modern serta menyangga kemajuan suatu bangsa," ujarnya.

Dia pun berharap, setiap instansi dapat membangun penyelenggaraan arsip secara tertib, komprehensif, dan terpadu guna mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah yang efektif dan efisien.

“Seluruh negara maju di dunia sudah membangun e-government bahkan mendorong terciptanya Smart City, sehingga mampu menopang berbagai kebijakan publik yang strategis dalam membangun kemajuan negaranya,” ucap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Syafruddin juga menjelaskan mengenai rencana perekrutan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan juga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

2 dari 3 halaman

Menteri PANRB: Zona Integritas Ciptakan Pemerintahan Bebas Korupsi

Menteri PANRB Syafruddin. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Syafruddin menyatakan penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan.

Syafruddin menjelaskan, berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya. Ini terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu di mana semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensinya dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimilikinya.

"Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan," ujar dia di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Selain itu, lanjut dia, melalui zona integrasi juga akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap dia.

3 dari 3 halaman

Pengakuan Internasional

Menurut Syafruddin, banyak program yang telah dilakukan pemerintah untuk menggelorakan jalannya reformasi birokrasi di Indonesia dan mendapat pengakuan dunia internasional.

Ini dibuktikan saat penyelenggaran The Internasional Reform Policy and Regional Workshop 2019 yang diselenggarakan Kementerian PANRB beberapa waktu lalu di Bali mendapat apresiasi dari akademisi dan praktisi berbagai negara.

"Saat kegiatan CEPA VNR di PBB dunia memuji pembangunan zona integritas sebagai salah satu program reformasi birokrasi yang penting dan layak ditiru banyak negara dengan karakter pemerintahan seperti Indonesia," tandas dia.