Kementerian PUPR Angkat 979 CPNS Formasi 2017 Jadi PNS

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 22 Apr 2019, 10:15 WIB
(Foto: Liputan6.com/Maulandy R)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melepas 979 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2017 dan mengangkatnya menjadi PNS.

Kegiatan itu berlangsung di Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Pada saat bersamaan, turut dilakukan penyambutan terhadap CPNS formasi 2018 serta penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyambut kehadiran para abdi negara baru di lingkungan Kementerian PUPR tersebut. Dengan dilepasnya status CPNS, ia mengatakan, sudah menjadi bagian Kementerian PUPR. 

"Kalau orang PUPR bukan yang bekerja di PU. Kalian sekarang sudah orang PU, bukan bekerja di PU," ungkap Basuki dalam pidato sambutannya.

Menurut dia, ada tiga karakter yang mewakili orang Kementerian PUPR. Antara lain, mission oriented, teamwork player, dan profesional.

"Ada 3 orang di PU, yang mission oriented, bukan project oriented. Kedua teamwork, Tidak ada pekerjaan di PU yang bisa dikerjakan sendiri. Ketiga, profesional. Mereka tahu apa yang jadi tugasnya dan bertanggung jawab terhadap tugasnya," tutur dia.

Orang PU, lanjutnya, juga harus kuat, berani dan berjiwa seni. "Kuat kalau dia kompeten. Berani kalau dia clean, dan berjiwa seni supaya daya improvisasi. Karena tanpa improvisasi, desain yang ada di kertas tidak akan bisa dikerjakan di lapangan," sambungnya.

 

 

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

 

2 of 4

Selanjutnya

(Foto: Liputan6.com/Maulandy R)
Kementerian PUPR lepas 979 CPNS formasi 2017 dan mengangkatnya jadi PNS (Foto:Liputan6.com/Maulandy R)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyampaikan, dari 979 CPNS angkatan 2017 yang resmi diangkat, jumlahnya berkurang 2 orang dari formasi awal.

"Kita ada 979 CPNS formasi 2017 yang akan diangkat jadi PNS, berkurang 2 dari formasi awal," sebutnya.

Sementara untuk CPNS formasi 2018, lanjutnya, Kementerian PUPR akan menyambut sebanyak 1.027 orang. Terdiri dari 993 CPNS yang direkrut Kementerian PUPR, plus 34 CPNS kiriman dari Kementerian Keuangan.

Untuk para CPNS baru tersebut, ia menambahkan, Kementerian PUPR telah menyiapkan empat tahap pembinaan awal.

"Pertama pengenalan Kementerian PUPR, kemudian pembinaan perlilaku dasar, ketiga pembinaan profesi, dan keempat aktualisasi kompetensi," tutur dia.

 

3 of 4

Kementerian PUPR Bedah 1.200 Rumah di Pandeglang

Kementerian PUPR akan memperbaiki 1.200 unit rumah tak layak huni di Kabupaten Pandeglang pada 2019.
Kementerian PUPR akan memperbaiki 1.200 unit rumah tak layak huni di Kabupaten Pandeglang pada 2019.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperbaiki 1.200 unit rumah tak layak huni di Kabupaten Pandeglang pada 2019, yakni melalui program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

"Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR akan terus mendorong pembangunan rumah yang layak huni untuk masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang rumahnya tidak layak huni akan dibedah menjadi layak huni dengan program BSPS," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, Minggu, 7 April 2019.

Khalawi menjelaskan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR hingga akhir 2018 lalu, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah melalui program BSPS sejak 2015 hingga 2018 telah mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 987.047 unit.

Jenis dan besaran dana bantuan menurut Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang besaran nilai dan lokasi BSPS terbagi menjadi dua. Pertama, yakni peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) di daerah provinsi sebesar Rp 17,5 juta. Rinciannya adalah bantuan bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja 2,5 juta.

Adapun PKRS khusus di pulau-pulau kecil dan pegunungan di provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 35 juta, yang terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp 5 juta. Kedua, yakni Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dengan total bantuan senilai Rp 35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta dan sisanya untuk upah kerja sebesar Rp 5 juta.

"Bantuan stimulan untuk pembangunan baru yaitu Rp 35 juta dan Rp 17,5 juta untuk peningkatan kualitas. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak, tapi kami mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangun rumahnya secara bergotong royong. Pengerjaannya nanti juga dilakukan secara swadaya dan saling membantu antar warga," terang Khalawi.

 

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Lanjutkan Membaca ↓