Pengusaha Harap Pemerintah Mendatang Fokus di Sektor Maritim

Digitalisasi Pelabuhan dengan Aplikasi VTS dan VMS — Lalu lintas kapal saat bongkar muat peti kemas yang juga dapat dipantau langsung dari Ruang Kontrol Vessel Traffic System (VTS), Kantor IPC, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/1). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Republik Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA), Carmelita Hartato ingin pemerintahan mendatang periode 2019-2024 untuk lebih memperhatikan sektor maritim.

"Khusus mengatasnamakan masyarakat maritim, kami berharap agar perhatian terhadap maritim Indonesia agar lebih dalam lagi," ujar Carmelita,seperti dikutip dari laman Antara, Sabtu (20/4/2019).

Ia menuturkan, memang pada periode 2014-2019 sudah diperhatikan dengan pembangunan infrastruktur maritim. Akan tetapi, untuk periode 2019-2024, pihaknya harapkan khususnya industri pelayaran nasional agar diperhatikan dengan baik.

Perlu diingat, ia menuturkan, sebagai negara kepulauan, pelayanan nasional adalah lokomotif logistik nasional dan moda transportasi nasional massal yang terefisien untuk komoditas dan jangan sampai lokomotif mengalami gangguan yang bisa merusak mata rantai logistik.

"Sejumlah program terkait pelayaran, yang telah berdampak positif tentunya harus dilanjutkan sekaligus menyelesaikan sejumlah hambatan yang masih dialami pelayanan nasional.Hal ini dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi potensi sektor kemaritiman nasional dari sektor pelayaran nasional," ujar dia.

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Berkat Tol Laut, Biaya Logistik Jadi Lebih Murah ke Pulau Sabu

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Neraca Ekspor Perdagangan di April Melemah — Aktifitas kapal ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Proyeksi tersebut menyusut dari realisasi surplus di bulan sebelumnya yang sebesar US‎$ 1,23 miliar karena ekspor melemah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Carmelita menuturkan, pemberdayaan pelayaran nasional dibutuhkan mengingat tumbuh atau lesunya pelayaran akan berdampak bagi 18 cluster bisnis lainnya, misalknya logistik, galangan kapal, asuransi dan pendidiman SDM maritim.

Tidak hanya di sektor transportasi laut, Carmelita menuturkan, pada bidang udara pemerintah juga telah membuka daerah terisolir di Timur Indonesia dengan memberikan jalur penerbangan.

Selain itu, sarana dan prasarana di bidang transportasi udara juga diperhatikan seperti membangun bandara-bandara yang layak di daerahyang dibutuhkan oleh masyarakat terutama agar ekonomi terus bergerak dan tumbuh.

"Sama hal di bidang transportasi darat dan perkeretapian, perhatian pemerintah selama inni juga sudah baik, seperti peningkatankeselamatan di jalan, perbaikan terminal penumpang, angkutan antar pulau dan danau. Untuk ini kami sangat berharap agar pada pemerintah mendatang perhatian terhadap sektor transportasi akan lebih baik lagi," ujar dia.