Pemerintah Bakal Beri Insentif Industri Pengolahan Limbah Plastik

Oleh Liputan6.com pada 16 Apr 2019, 13:40 WIB
Diperbarui 16 Apr 2019, 14:16 WIB
sampah plastik

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana memberikan insentif kepada pelaku industri yang mau berusaha di sektor pengolahan limbah plastik. Dengan begitu, diharapkan industri pengolahan limbah plastik dapat tumbuh dan memenuhi kebutuhan plastik nasional yang belum dapat dipenuhi oleh industri petrokimia.

"Justru itu gap-nya pakai recycle plastik. Recycle kita akan dorong kebijakan terkait circular ekonominya. Karena itu itu menggunakan waste management, mengelola waste di mana scrap plastik itu seharusnya dikelola secara lebih baik," kata dia di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/4/2019).

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah membahas upaya pengolahan limbah plastik dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang telah didekati Kemenperin, sebut Airlangga, seperti Pemerintah Daerah dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Ini kita lagi bicara dengan Pemerintah-pemerintah daerah dan Kementerian LHK bagaimana kita dorong. Bila perlu kita bahas mengenai insentifnya," jelas Airlangga.

Meskipun demikian, dia mengatakan bahwa insentif yang diberikan tentu akan berbeda dengan industri dengan nilai investasi yang besar. Sebab investasi untuk membangun industri pengolahan limbah plastik tergolong kecil.

"Tidak seperti petrokimia, karena investasinya kecil. Nanti kita bahas," tandasnya.

2 of 3

Menteri Susi Malu RI Dilabeli Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Dunia

Menteri Susi Pudjiastuti
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti (tengah) saat berbicara pada talkshow Mari Jaga Laut Masa Depan Bangsa di Hall B JCC, Jakarta, Sabtu (6/4). Menteri Susi menghimbau masyarakat, khususnya komunitas pecinta laut untuk terus menjaga keberlangsungan kehidupan di laut. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Indonesia didaulat menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Banyaknya sampah plastik ini pun menjadi perhatian khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.

Dia menekankan jika untuk mengatasi persoalan sampah plastik membutuhkan peran dari seluruh masyarakat. Kesadaran dari individu masing-masing menjadi penting sebagai upaya mengurangi pencemaran sampah plastik.

"Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Malu banget punya label begitu. Mulai sekarang kurangi sampah plastik. Mohon kurangi dari diri kita sendiri," kata Menteri Susi di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Dia pun meminta agar masyarakat beralih dan meninggalkan kantong plastik dan diganti dengan kantong plastik yang terbuat dari bahan lain.

"Pasti sekarang ada kresek di tas masing-masing minimal 1. Ibu-ibu belanja 10 kresek. Mohon kurangi dari diri kita sendiri. Pakai , tas anyam, kantong kain. lebih artistik," katanya.

Oleh karenanya, Indonesia dapat mencontoh negara di kawasan Afrika yang telah lebih dulu melarang penggunaan kantong plastik.

"Kenya saja Negara Afrika terbelakang mereka lebih duluan plastik tidak boleh pakai. Jakarta mau mulai tapi tidak berani takut diprotes produsen plastik. Demi terjaganya lingkungan kita," pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 40.000 toko ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menjadikan kantong plastik belanja sebagai barang dagangan. Harga yang dikenakan mulai dari Rp 200 per lembar. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan plastik.

 Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

Tonton Video Ini:

3 of 3

Pemerintah Libatkan Swasta Tangani Sampah Plastik

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi menangani sampah plastik.

Sinergi tersebut ditandai dengan Kemitraan Aksi Plastik Global atau  Global Action Plastic Partnership (GPAP) yang terdiri dari kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal untuk menanggulangi pencemaran plastik.

Kemitraan berskala nasional yang diberi nama National Plastic Action Partnership ini secara resmi diluncurkan di Jakarta pada Senin, (11/3/2019).

Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, hal ini merupakan upaya terbaru dalam rencana aksi nasional Indonesia yang ambisius untuk mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70 persen, mengurangi limbah padat hingga 30 persen dan mengelola 70 pereen limbah padat pada tahun 2025.

"Jika rencana ini dapat terlaksana, maka anak dan cucu kita dapat menikmati air yang segar, bebas dari pencemaran plastik, di seluruh Indonesia," kata Luhut saat meluncurkan program kemitraan nasional tersebut. 

Luhut mengungkapkan, pemerintah sedang berupaya keras untuk menanggulangi dampak negatif pencemaran plastik bagi generasi Indonesia mendatang. 

"Kami tidak ingin melihat generasi Indonesia mengalami stunting (kerdil) karena mengonsumsi ikan yang terkontaminasi plastik mikro. Kami ingin agar generasi Indonesia mendatang memiliki kualitas hidup dan kesehatan yang lebih baik daripada generasi saat ini," ujar dia.

Kemitraan nasional PAP pertama ini merupakan sebuah kemitraan publik-swasta yang dalam skala global telah diluncurkan tahun lalu di Davos, Swiss.

Tujuannya, untuk menerjemahkan komitmen politis dan korporat mengenai penanggulangan pencemaran plastik menjadi strategi yang terukur dan rencana aksi yang layak investasi. Kala itu Commonwealth Clean Oceans Alliance, the Oceans Plastics Charter, serta New Plastics Economy Global Commitment turut bergabung.

"Dengan kolaborasi dan kerja sama tim yang kuat dengan Forum Ekonomi Dunia, kita dapat memobilisasi dukungan publik, sektor swasta dan masyarakat sehingga kita bisa melindungi kekayaan keanekaragaman hayati laut demi kepentingan anak dan cucu kita,” tutur dia.

 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

 

Tonton Video Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by