Menaker: Target Lapangan Kerja Baru Tercapai

Oleh Ilyas Istianur Praditya pada 10 Apr 2019, 18:31 WIB
Diperbarui 10 Apr 2019, 18:31 WIB
Cara Menaker Hanif Bangkitkan Motivasi SMK Bekasi
Perbesar
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendorong siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tak perlu cemas dan khawatir menghadapi persaingan revolusi industri 4.0.  

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengklaim target penciptaan 10 juta lapangan kerja selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) telah tercapai.

Dia mengatakan, dalam lima tahun masa pemerintahan, Hanif diberi Pekejaan Rumah (PR) untuk bisa menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan.

"Penciptaan lapangan kerja dalam empat tahun terakhir sudah lebih dari 10 juta. Kalau target lima tahun 10 juta sudah tercapai berarti tahun ini Menakernya boleh liburan. Tapi karena Presiden kita pekerja keras jadi kita harus tetap kerja," papar Hanif di Balai Kartini, Rabu (10/4/2019).

Hanya saja, diakuinya, 10 juta lapangan pekerjaan yang berhasil diciptakan tersebut belum semuanya diserap oleh para pencari kerja. Salah satu penyebabnya adalah kurang kesesuaian lapangan kerja dengan sumber daya manusia yang tersedia.

Dia mencontohkan untuk kebutuhan tenaga kerja di wilayah Jakarta. Di wilayah ini banyak perusahaan baru yang bergerak di industri e-commerce atau yang berbasis digital. Hanya saja dalam kenyataannya untuk mencari SDM sesuai kebutuhan tidaklah mudah.

"Bahkan saking terbatasnya, mereka itu pasang harga tinggi-tinggi. Mereka bilang sudah tidak lagi bicara upah minimum melainkan bicara upah maksimum," tegasnya.

Maka dari itu, dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah tengah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu yang siperkuat adalah sistem pendidikan vokasi yang siap kerja.

 

2 dari 4 halaman

Perlu Reformasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Menteri Hanif Ajak ASEAN Wujudkan Kerja Layak Bagi Pekerja
Perbesar
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri membuka The 6th ASEAN OSHNET Conference.

Sebelumnya, Hanif Dhakiri mengatakan salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yakni ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid. Karena itu diperlukan transformasi reformasi ketenagakerjaan di masa depan dari sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid itu menjadi ekosistem yang fleksibel

"Ekosistem fleksibel sangat diperlukan karena dunia industri sudah semakin fleksibel, " kata Hanif Dhakiri dalam acara dialog interaktif Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-29 bertema 'Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional' di kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4/2019).

Rakerkornas Apindo ke -29 (1-3 April 2019) yang dibuka oleh Wapres RI HM Jusuf Kalla dihadiri Kepala Staf Ahli Wapres Sofyan Wanandi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Gubernur Kepri Nurdin Basirun Ketum Apindo Hariyadi B Sukamdani dan Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya.

Menteri Hanif Dhakiri meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel. "Detil-detilnya kita perlu masukan dari Apindo dan kalangan serikat pekerja untuk memastikan agar ekosistemnya bisa menjadi lebih fleksibel, " katanya.

Didampingi Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono, Hanif Dhakiri menjelaskan kakunya ekosistem ketenagakerjaan akhirnya membuat pertumbuhan investasi tidak sesuai harapan.

"Investasi selama ini cenderung padat modal. Padahal kita butuh investasi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran " ujarnya.

Karenanya, Hanif Dhakiri meyakini ekosistem ketenagakerjaan diperbaiki dan direformasi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sekarang yakni 5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3 persen. Bahkan ada yang minus.

"Empat dari 10 hambatan investasi di Indonesia bidang ketenagakerjaan, semuanya masuk dalam ranah ekosistem ketenagakerjaan. Jadi kalau reformasi ketenagakerjaan kita lakukan, pertumbuhan ekonominya akan lebih besar lagi, " ujarnya.

 

3 dari 4 halaman

Jaga Hubungan

Wapres Jusuf Kalla
Perbesar
Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Wapres RI Jusuf Kalla meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Apindo harus menjaga keseimbangan itu - antara pekerja, pengusaha dan pemerintah - karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak,” kata Wapres JK dalam sambutan pembukaan.

JK menambahkan hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan simbiosis mutualisme sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain. "Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi, sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama,” kata JK.

Ketum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan Rakornas Apindo merupakan pertemuan tahunan Apindo untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha, khususnya masalah ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan perkembangan investasi.

"Adanya Rakerkonas tersebut, diharapkan para pelaku usaha mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing-masing daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional," jelasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓