BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Layanan Masyarakat 175

Liputan6.com, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan contact centre baru, yaitu 175. Layanan masyarakat baru ini menggantikan Care Contact Center 1500910.

Hadir dalam peluncuran layanan masyarakat baru ini yaitu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan pejabat lainnya.

"Selamat buat BPJS Ketenagakerjaan, dengan layanan baru yang mudah diingat ini harapannya bisa memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan atau konsultasi," terang Hanif di Balai Kartini, Rabu (10/4/2019).

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, layanan baru ini bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan kecepatan layanan dan menangani keluhan pelanggan.

Kini Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJS TK menjadi satu-satunya kanal informasi terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Indonesia.

"Sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan layanan kepada peserta kami, dengan adanya peralihan dari nomor Contact Center yang lama, layanan pelanggan melalui Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK ini kami pastikan akan tetap berjalan normal seperti biasa," tegas Agus.

Aturan peralihan nomor layanan pelanggan ini berdasarkan Surat Penetapan dari Menkominfo RI Nomor 053/TEL.05.05/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat.

"Angka 175 adalah angka yang cukup mudah untuk diingat karena hanya terdiri dari 3 digit. Kami berharap dapat terus memberikan layanan terbaik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan selalu meningkatkan kapasitas layanan agar dapat memenuhi ekspektasi peserta," pungkas Agus.(Yas)

2 dari 4 halaman

Petakan Kebutuhan Pekerja, BPJS TK Gandeng Apindo

20160504- BPJS Ketenagakerjaan-Jakarta- Fery Pradolo — Petugas melayani warga pengguna BPJS di di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Salemba, Jakarta, Rabu (04/5). BPJS mencatat ada 19 juta tenaga kerja yang telah terdaftar dalam empat program di BPJS Ketenagakerjaan.(Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus memetakan kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri di Indonesia. Salah satu upayanya yakni menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan, kolaborasi ini dibangun lantaran pihaknya ingin mendapatkan data seputar kebutuhan para tenaga kerja di perusahaan Tanah Air.

"Hari ini kita tandatangani kerjasama dengan Pusat Studi Apindo untuk penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk pemberian informasi kebutuhan tenaga kerja," tutur dia di Institut BPJS Ketenagakerjaan, Bogor, Rabu 13 Maret 2019.

Di lain sisi, ia mengatakan, pihaknya telah memiliki data ketersediaan tenaga kerja dengan berbagai keahlian pada sektor industri nasional.

Adapun BPJS Ketenagakerjaan sendiri pada tahun ini akan mengeluarkan anggaran Rp 294 miliar untuk membuat program pelatihan vokasional (vocational training) yang bisa diikuti 20 ribu orang.

Agus menjelaskan, program pelatihan ini ditujukan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaanuntuk berbagai kategori, seperti yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), habis kontrak, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak bekerja di kampung halamannya, hingga yang punya keterbatasan fisik atau disabilitas.

"Jadi memang yang kita utamakan adalah peserta kita dulu. Ini kan sudah ada peserta kita. Peserta kita ada yang keluar nih, karena PHK, sakit, dan sebagainya. Ini mereka akan kita latih," paparnya.

Pelatihan tersebut dikatakannya bakal diberikan dalam bentuk job shifting, yakni dengan mempelajari keahlian baru pada sektor industri lain sehingga kemampuan kerjanya bertambah.

"Misalnya, ada pekerja atau peserta kita yang mengalami PHK di bidang industri A. Sementara ada industri B yang bisa menyerap. Mereka harus dilatih kembali keahliannya. Kita berikan training ini, dan harapan kita bisa terserap," ujar Agus.

3 dari 4 halaman

Bikin Pelatihan Vokasional, BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Dana Rp 294 Miliar

Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Denda Rp1 Miliar — Perusahaan yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawannya siap-siap kena denda Rp1 miliar. (Ilustrasi: Liputan6/M.Iqbal)

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan siap mengeluarkan anggaran sebesar Rp 294 miliar untuk membuat program pelatihan vokasional atau vocational training pada 2019.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, pelatihan itu ditujukan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk berbagai kategori, salah satunya yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Ini akan kita berikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, yang tidak bekerja lagi karena kontraknya habis, yang bekerja di luar negeri (TKI) akan bekerja di Indonesia, kemudian yang mengalami cacat atau membutuhkan peningkatan skill," urainya di Insitut BPJS Ketenagakerjaan, Bogor, Rabu 13 Maret 2019.

"Training ini akan kita berikan dalam bentuk job shifting, dari keahlian satu ke keahlian yang lain, atau reskilling. Keahliannya kita tingkatkan," dia menambahkan.

Pelaksanaan vocational training ini disebutkannya akan dilaksanakan secara multiyears dengan target peserta sebanyak 20 ribu orang. Target tersebut ditetapkan berdasarkan kemampuan anggaran perseroan, yakni sebesar Rp 294 miliar.

"(Angka 20 ribu peserta) itu dari data kemampuan anggaran kita. Anggarannya Rp 294 miliar, hampir Rp 300 miliar," tutur dia.

Agus menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan apa yang dilatihnya bisa terserap oleh kebutuhan industri. Oleh karena itu, ia mengajak perusahaan besar untuk berpartisipasi dalam program ini.

"Oleh karena itu kita mengajak seluruh mitra pemberi kerja kita, terutama perusahaan-perusahaan besar, kita ingin membangun kolaborasi dengan mereka. Kita ingin apa yang kita latih itu bisa terserap di industri," pungkas dia.

4 dari 4 halaman

Dorong Terciptanya Pemimpin yang Inovatif

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso hadiri seminar bertajuk How to Create a Great Innovative Leader pada Rabu (13/3/2019) (Foto: Liputan6.com/Maulandy R)

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan berupaya mendorong terciptanya pemimpin-pemimpin yang inovatif bagi eksistensi keberlangsungan sebuah institusi maupun korporasi.

Upaya itu ditunjukkan BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan seminar sehari bertajuk How to Create a Great Innovative Leader yang diselenggarakan di Institut BPJS Ketenagakerjaan, Bogor, Rabu 13 Maret 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso menyampaikan, seminar ini merupakan komitmen pihaknya dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap bersaing dengan berbagai tantangan global maupun internal bagi pengembangan industri di Indonesia.

"BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Di sinilah pusatnya, di learning center ini. Kita ingin membangun SDM berkualitas, dan itu butuh pemimpin yang inovatif," tutur dia.

Adapun kegiatan ini diikuti sekitar 2.750 peserta dengan kurang lebih 400 orang hadir secara tatap muka. Saya berpartisipasi mengikuti proses dengan memanfaatkan teknologi webinar.

Sementara itu, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz mengatakan, pemimpin SDM memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan membangun aset organisasi yang paling berharga, yakni pekerjanya.

Dia menuturkan, pemimpin SDM bertanggungjawab untuk dapat menciptakan generasi yang inovatif guna menjawab tantangan global.

"Variabel kepemimpinan merupakan variabel yang menarik dan menjadi kunci penentu keberhasilan sebuah institusi atau korporasi," ujar dia.