Peneliti: Utang Era SBY Tumbuh 14 Persen, Jokowi 7 Persen

Namun demikian, perbedaan Indonesia dan Jepang adalah negara itu memiliki porsi komposisi utang dalam negeri yang lebih besar. Sementara Indonesia memiliki porsi utang luar negeri lebih besar yang menyebabkan rentan terhadap guncangan global. 

"Perlu jadi catatan adalah komposisi utang. Jepang, utang di dalam negeri lebih banyak sehingga perputaran uangnya juga di dalam negeri. Artinya, ketika terjadi gonjang ganjing ekonomi global ini, akan berpengaruh pada SUN. Indonesia sangat rentan jikalau terjadi gonjang ganjing global karena akan terjadi capital outflow," kata Yusuf. 

Dari asumsi ekonomi makro, pemimpin ke depan harus menyusun target yang tepat sasaran. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang akan diterbitkan sesuai dengan perkembangan ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Tentang asumsi makro yang ditetapkan pada kebijakan fiskal. Asumsi makro pertumbuhan ekonomi 4 tahun terakhir selalu meleset. Ini penting untuk mengeluarkan kebijakan pengeluaran dan belanja negara. Cuma pada 2017 asumsi sesuai dengan realisasi," tandasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan turut berbicara mengenai kenaikan posisi utang pemerintah Indonesia. Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menegaskan bahwa utang pemerintah Indonesia tersebut merupakan utang yang digunakan untuk menjalankan program-program yang produktif.

"Indonesia ini utangnya produktif," kata dia, dalam acara Rakernas, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.

Penggunaan utang pemerintah untuk program-program produktif, kata Luhut, seperti pembangunan infrastruktur yang tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Seperti proyek pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek. Maka itu, tidak ada satu pun utang kita tidak produktif," tegas dia.

Diketahui, Kementerian Keuangan mencatatkan posisi utang pemerintah pada Januari 2019 sebesar Rp 4.498,65 triliun. Angka ini setara 30,10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan yakni 60 persen dari PDB.

Posisi utang di awal tahun ini meningkat sekitar Rp 80 triliun dari posisi di Desember 2018 yang sebesar Rp 4.418,30 triliun. Juga meningkat dibanding posisi Januari 2018 yang sebesar Rp 3.958,6 triliun.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang.

Pria yang akrab disapa JK ini menilai Indonesia memang memiliki utang tetapi hingga saat ini pemerintah bisa membayar.

"Buktinya kan tidak ada utang kita yang jatuh tempo yang tidak kita bayar. Bahwa kemudian kita pinjam lagi itu cara pengelolaan keuangan," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa 29 Januari 2019.

Dia menjelaskan setiap negara berkembang pasti memiliki utang. Tidak hanya Indonesia, kata JK, Jepang yang merupakan negara maju tetap berutang.

"Defisit-defisit itu selalu ditalangi dengan utang. Tapi bukan jumlahnya yang penting. Yang penting ialah dapat dibayar atau tidak," kata JK.

Dia menjelaskan hal tersebut sudah ada sejak pemerintahan Soekarno. Tetapi hingga saat ini kata JK, Indonesia masih bisa membayar. "Tapi yang paling penting bisa dibayar enggak ini. Bisa bayar, dari pajak. Pajak naik terus," kata JK.