Kementerian PUPR Usul Zona Rawan Bencana di Palu Jadi Pusat Studi Likuifaksi

Usai Gempa Palu, Kawasan Terdampak Likuifaksi Disemprot Disinfektan — Helikopter BNPB menyemprotkan cairan disinfektan ke kawasan terdampak likuifaksi di Petobo dan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (18/10). Likuifaksi adalah fenomena yang terjadi ketika tanah jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan. (Yusuf Wahil/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Pasca dilanda bencana alam dahsyat antara lain gempa bumi, likuifaksi hingga tsunami, beberapa area di Palu, Sulawesi Tengah, kini dijadikan zona rawan bencana.

Segala bentuk pembangunan infrastruktur pun dilarang dilakukan di zona merah ini. Untuk mensahkan aturan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tengah memproses secara hukum larangan mendirikan bangunan di wilayah yang termasuk ke dalam Zona 4 tersebut.

"Zona rawan bencana atau Zona 4 ini tidak boleh dihuni. Jadi yang baru keluar saat ini adalah kesepakatannya dulu. Tapi itu nanti harus dituangkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ujar Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Untuk mempertegas hal ini, ia menyatakan, pihaknya telah memberi patokan tertulis, wilayah mana saja yang termasuk dalam area rawan bencana.

Pematokan zona rawan bencana ini terbagi dalam tiga kategori, yakni zona rawan likuifaksi dengan panjang 28,39 km dan luas 568,4 ha.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September 2018 menimbulkan fenomena likuifaksi atau tanah bergerak.

2 dari 3 halaman

Zona Rawan Bencana

Kemudian untuk zona rawan bencana tsunami terbentang di wilayah bibir pantai sepanjang 72 km, dan zona rawan bencana patahan (gempa bumi) yang memiliki panjang 30 km.

Arie menyebutkan, bentuk larangan itu saat ini tengah diproses secara hukum oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kami sangat hati-hati, karena proses per datanya masih awal sekali," ungkapnya.

Ke depan, ia melanjutkan, pemerintah masih belum bisa menentukan secara pasti mau difungsikan sebagai apa zona merah tersebut.

Adapun salah satu usulan yang masuk yakni menjadikannya sebagai tempat pembelajaran atau pusat studi mengenai likuifaksi

"Salah satu usulannya, zona rawan bencana itu akan dijadikan tempat pembelajaran. Riset center untuk likuifaksi. Likuifaksi kemarin sangat jarang di dunia, itu di sebut masyarakat setempat Nalodo. Tanah yang turun, penghisap," urainya.

"Yang jelas, di situ masih daerah bahaya. Kalau ada museum atau tempat pembelajaran, desainnya juga harus khusus," ia menandaskan.

3 dari 3 halaman

Tanggul Sepanjang 7 KM Akan Dibangun di Palu

Ratusan Rumah di Petobo Terendam Lumpur — Pantauan udara ratusan rumah terendam lumpur dan tanah di Petobo, Palu Selatan, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10). Fenomena likuifaksi tersebut terjadi pasca gempa berkekuatan 7,4. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebelumnya, bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang sempat melandaSulawesi Tengah beberapa waktu lalu mengakibatkan permukaan tanah di sejumlah wilayah tersebut turun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lantas berinisiatif membangun tanggul sepanjang 7 kilometer (km) untuk melindungi daratan dari luapan air laut.

Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menyatakan, salah satu daerah yang mengalami penurunan permukaan tanah adalah Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

"Sebagai contoh di daerah Talise, di sini tadinya tidak pernah kebanjiran, tapi sekarang di sini banjir. Untuk itu, kita buat tanggul pantai," ungkap dia di Jakarta, Senin, 8 April 2019.

Fungsi tanggul ini bukan untuk menahan tsunami, melainkan hanya untuk mencegah ketinggian luapan air laut sehingga tidak masuk ke daratan.

"Jadi kita buat tanggulnya di sini lebih kurang 3 meter, bukan buat tsunami. Muka air laut tertingginya di sana sekitar 2,66 meter. Setelah ini dibangun di sini tidak kebanjiran," ucap dia.

Dia pun mengatakan, inisiasi proyek tanggul laut tersebut saat ini telah rampung tahap desainnya, dan tengah memasuki tahap lelang kontraktor. Bila tanggul ini telah terbangun, maka proses konstruksi bangunan lain di sampingnya bisa dimulai kembali.

"Kalau sekarang belum bisa, masih kumuh. Soalnya semua kotoran dari laut semua masuk ke sini," ucap dia.