Menko Luhut Kembali Sindir Larangan Cantrang Menteri Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui selama menjabat sebagai orang nomor satu di KKP, banyak tekanan yang pernah dirasakan. Tekanan ini khususnya ejekan (bully) dan hoaks dari berbagai pihak tentang kinerjanya.

Dia mencontohkan bully-an yang ia terima soal neraca perdagangan perikanan di Indonesia yang dianggap tak membanggakan pasca kebijakan Menteri Susi menenggelamkan kapal-kapal berbendera asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Saya pikir dan mencoba bikin kita terhormat di mata asing, ini di-bully, neraca perdagangan lagi, neraca kitaa nomor 1 di Asia Tenggara. Itu kekuatan nasional. Jadi kalau dibilang antek asing, diperikanan itu, No! Tugas KKP menjaga sumber daya alam, laut, perikanan dan ada banyak," kata Susi di Kantor Kepala Staf Presiden, Selasa (12/2/2019).

Serangan lain yang diceritakan Susi seperti pasca dirinya mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan cantrang. Banyak pihak yang justru memjadikan hal ini sebagai bahan politik.

"Soal cantrang, kanan kiri bikin hoaks, katanya nelayan tidam bisa melaut, saya bilang bohong, politikus main tekan kita," tegas Susi.

"Paling sering kena bully, kalau mau perbaiki sesuatu ya saya, kalau tidak bgmana negeri ini. Itu yang kita lakukan, apa yang terjadi, di perikanan, kita sekarang jadi standr dunia. Dunia mengaku belajar dari kita," pungkas Susi.

Sebeumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti geram kepada para pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan data perolehan penangkapan ikan.

Susi menuturkan, hal ini menghambat Indonesia menuju negara dengan tata pengelolaan ikan yang baik.

"Stok ikan per tahun 2016 sudah 12, 5 juta ton. Ekspor Indonesia juga naik karena tangkapan juga naik. Kedaulatan juga disupport penuh dengan turunnya Perpres 44 tahun 2016 di mana Presiden berdaulat menjaga laut Indonesia untuk modal dalam negeri, pengusaha dalam negeri, kapal dalam negeri, dan ABK dalam negeri. Kurang apa pemerintah?," ujar dia di Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (31/1/2019). 

Dia menjelaskan, di lapangan, banyak pengusaha perikanan tangkap yang menutupi perolehan hasil tangkapan mereka masing-masing. Oleh sebab itu, pemerataan kesejahteraan nelayan masih sulit untuk dipenuhi.

"Nilai tukar usaha, nelayan, budidaya kita itu sekarang naik namun pemerataanya masih jauh dari harapan. Untuk itu, pemerintah memastikan policy untuk lakukan affirmative policy dimana pemerintah perlu bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Tanpa itu, ekonomi kita hanya dinikmati segelintir orang. Maka gagal-lah pembangunan karena yang sejahtera hanya yang kaya saja," kata dia.

Oleh karena itu, Susi Pudjiastuti mengimbau agar para pengusaha jujur melaporkan data perolehan penangkapan ikan. 

"Setiap kali lihat angka saya itu ditanya apa itu kerja hasil ekspor kamu Menteri KKP? Padahal ini karena kalian semua yang lakukan under report. Anda mau kapal asing kembali lagi? Perpres 44 itu banyak yang mau ganti, banyak yang mau bayar supaya asing bisa masuk lagi," kata dia.