Harga Mahal Jadi Tantangan Pengembangan Energi Terbarukan

Oleh Liputan6.com pada 04 Apr 2019, 14:30 WIB
Diperbarui 04 Apr 2019, 15:16 WIB
Tiga Fase Pembangunan Terminal LNG Teluk Lamong, Jamin Pasokan Gas Jangka Panjang di Jawa

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi, mengungkapkan sejumlah hal yang mesti dilakukan agar Indonesia dapat mencapai target bauran energi 23 persen di 2025. Menurut dia saat ini yang menjadi tantangan bagi pengembangan EBT yakni harga yang masih mahal.

"Jadi permasalahan kita adalah harga. Kalau harga sudah murah, tidak perlu ada lagi tidak perlu lagi harga khusus, tidak perlu lagi subsidi, insentif, dan sebagainya kita akan beli sendiri. Seperti lampu LED sekarang ini. Kemarin saya lihat yang 3 Watt hanya Rp 6.000 sekarang, dulu ratusan ribu rupiah," kata dia dalam pembukaan pameran 'The 7th Edition of INAGREENTECH 2019', JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Kebijakan energi nasional telah mengamanatkan bahwa perhitungan tarif listrik EBT menggunakan skema fit in tariff. "Harga EBT diamanatkan oleh kebijakan energi Nasional bahwa dia adalah fit in tariff. Fit in tariff berarti itu harus di-compare dengan harga energi setempat," urai dia.

Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa perhitungan tarif EBT di daerah Papua, tidak bisa dibandingkan dengan harga di Pulau Jawa. Sebab tentu harganya menjadi tidak kompetitif.

"Misalnya di Papua harga energi di sana mahal sekali. Harga EBT harus di-compete dengan harga di sana bukan dengan harga di pulau Jawa," jelas dia.

Untuk daerah-daerah yang harga EBT-nya masih lebih mahal dari harga energi konvensional, diperlukan dukungan pemerintah berupa pemberian subsidi. "EBT diamanatkan diberikan subsidi selama dia masih lebih mahal dari harga dari pada energi konvensional," ujar dia.

"Itu kalau dilaksanakan, itulah yang membuat kita menetapkan target 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen minimal di tahun 2050. Tanpa itu kita tidak mungkin mencapai 23 persen," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

RI Terus Genjot Pemakaian Energi Terbarukan

20160302-Panel Surya ESDM-Jakarta- Gempur M Surya
Seorang petugas memeriksa panel surya di kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Rabu (2/3/2016). Dalam APBN 2016, Kementerian ESDM mengalokasikan dana sebesar Rp 1,4 triliun untuk pengembangan aneka energi terbarukan. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, terus mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Tanah Air. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harris mengatakan, cadangan energi fosil terus berkurang setiap tahun. Oleh karena itu, jika sumber energi alternatif tidak dipersiapkan sejak dini, dapat menggangu kebutuhan akan energi

"Kalau kita kembali melihat kepada bagaimana energi di Indonesia sampai dengan saat ini, kita masih menggunakan energi fosil sebanyak 90 persen lebih. Batu bara paling banyak kemudian minyak dan gas. Karena terus berkurang pemanfaatannya, maka kita kurangi," kata dia, dalam pembukaan The 7th Edition of INAGRRENTECH 2019 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (4/4/2019). 

Dia menuturkan, untuk mengurangi penggunaan energi fosil, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan EBT.

"Untuk melakukan itu maka peran energi bersih yang terbarukan, yang sustainable kita tingkatkan. Wujudnya lewat tenaga angin, tenaga matahari yang wujudnya banyak. Ini belum diterapkan maksimal karena perannya di bawah 10 persen," urai dia.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik masih 12,4 persen pada 2018. Sumber energi terbesar untuk pembangkit listrik masih berasal dari batu bara sebesar 60,5 persen dan gas bumi, 22,1 persen.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓