Jokowi Sebut Sistem Layanan Terintegrasi Bisa Kurangi Korupsi

Oleh Bawono Yadika pada 30 Mar 2019, 22:41 WIB
Diperbarui 30 Mar 2019, 22:41 WIB
Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi dalam debat keempat Pilpres 2019. (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menyoroti anggaran pemerintah yang masih kecil untuk pertahanan Indonesia sampai dengan saat ini. Minimnya anggaran pertahanan dinilai memicu praktik korupsi masih marak di dalam negeri.

Hal ini pun direspon Capres Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan, pemerintah sudah berupaya maksimal dalam pengurangan korupsi. Ini termasuk didalamnya melalui keberadaan teknologi Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS)

"Ada OSS 9 izin usaha bisa keluar dalam waktu hanya 3 jam. Dengan cara ini korupsi akan berkurang, akan hilang karena ada transparansi, ada sistem. Itu bisa terpotong," tutur dia dalam Debat Capres di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Dia mengakui jika Indonesia pernah mendapat predikat negara terkorup pada tahun 1998. Namun, dia mengklaim, pada pemerintahanya, indeks persepsi korupsi Indonesia semakin berkurang.

"98 itu kita terkorup di asia. 2014 kita lebih baik di posisi 34. Sekarang indeks persepsi kita 38. Artinya ada perbaikan-perbaikan terus," tandasnya.