Selain MRT, Pemprov DKI dan DPRD juga Bahas Tarif LRT

Oleh Bawono Yadika pada 25 Mar 2019, 13:30 WIB
Mengintip LRT Jakarta yang siap beropersi pada Maret 2019, Senin (25/2/2019). (Bawono/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Selain merumuskan besaran tarif mass rapid transportation (MRT) Jakarta pada Senin (25/3/2019), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI juga membahas tarif untuk kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta.

Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono mengatakan, keputusan tarif LRT Jakarta juga dibahas bersama dengan MRT Jakarta hari ini. Sebelumnya seperti diketahui, Pemprov DKI mengusulkan tarif LRT Jakarta sebesar Rp 6.000.

"Rapatnya bareng hari ini dengan MRT Jakarta," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Senin (25/3/2019).

Kendati begitu, dia belum bisa memastikan apakah tarif LRT Jakarta juga diputuskan pada hari ini.  "Tergantung rapatnya ya," ungkap dia.

Direktur Administrasi dan Keuangan PT LRT Jakarta Solihin Djaelani sebelumnya menuturkan  tarif LRT Jakarta tinggal menunggu ketok palu dari DPRD DKI. Kata dia, Perseroan telah menyerahkan permintaan tarif kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Kalau masalah tarif sampai dengan hari ini masih tengah dalam proses pembahasan di DPRD. Jadi persoalan tarif itu yang menentukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan persetujuan DPRD," tandas dia.

 

2 of 2

Tarif Ojek Online

Aturan Ojek Online Terbaru Resmi Dirilis
Pengemudi ojek online menerima penumpang di Jakarta, Selasa (19/3). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan aturan ojek online sudah ditandatangani pada 11 Maret 2019. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi menuturkan, ketentuan tarif bersih (nett) ojek online untuk pihak pengemudi akan berlaku pada 1 Mei 2019.

Dia mengatakan, kebijakan itu akan diatur dalam Surat Keterangan (SK) Menteri Perhubungan turunan Peraturan Menteri yang akan diteken pada Senin ini.

"Surat Keterangan Menteri Perhubungan akan ditandatangani hari ini, pemberlakuannya 1 Mei. Aturan ini dibuat lewat berbagai pertimbangan," ucap dia saat sesi konferensi pers di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 25 Maret 2019. 

Bentuk pertimbangan itu, sebutnya, akan memperhitungkan beberapa hal. Seperti masa penyesuaian untuk masyarakat serta pemberian waktu bagi pihak aplikator dalam perhitungan algoritma.

Adapun ketentuan tarif ini bakal terbagi dalam 3 zonasi, yakni Zona I untuk Sumatera, Jawa dan Bali non Jabodetabek, Zona II untuk wilayah Jabodetabek, serta Zona III untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

Pemberlakuan tarif ini diterapkan untuk batas atas dan batas bawah, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi melanjutkan, ketentuan tarif ojek online ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung. Dia menyatakan, tarif untuk konsumen bakal ditetapkan oleh aplikator dengan batas biaya tambahan maksimal 20 persen.

"Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan)," tutur dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓