Instansi Pemerintah Ditarget Pakai Aplikasi Layanan Publik SIPP pada 2020

Ilustrasi Internet (iStockphoto via Google Images) — Ilustrasi layanan publik. (iStockphoto via Google Images)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong percepatan perbaikan pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!).

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SIPP, Muhammad Imanuddin mengatakan, hal ini memang perlu dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi standar pelayanan yang berada, serta pengaduan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

"Pada tahun 2020-2024, SIPP akan menjadi aplikasi umum nasional yang akan digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga/pemda untuk mempublikasikan standar pelayanan setiap instansi," jelas dia di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Dia menyatakan, pengembangan yang dirumuskan merupakan perbaikan dari sisi kebijakan dan aplikasi. "Road map yang dirancang secara bersama ini akan menjadi panduan dalam mencapai visi pelayanan prima pada tahun 2024," lanjut dia.

Dalam sebuah rapat kerja pengembangan SIPP dan SP4N-LAPOR! beberapa waktu lalu, ia meneruskan, peserta rapat meninjau ulang fitur-fitur yang sudah ada untuk bisa lebih mengembangkan aplikasi.

"Masukan yang diberikan yakni mengenai pengembangan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya, perbaikan fitur dashboard eksekutif, dan fitur statistik dan reporting," jelasnya.

Hasil kolaborasi antar lembaga ini diharapkan bisa menghasilkan kebijakan dan aplikasi yang bisa menjawab perkembangan dan kebutuhan berbagai stakeholder, terutama memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat.

"Untuk menuju layanan prima 2024, diharapkan kementerian/lembaga dan pemda dapat bersinergi untuk menuju SMART Government," tegas Iman.

2 dari 2 halaman

Malaysia Puji Reformasi Birokrasi di Indonesia

(Foto: Kementerian PANRB) — Acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 (Foto:Kementerian PANRB)

Reformasi Birokrasi Indonesia mendapat pujian dari negara tetangga Malaysia. Graduate School of Business Malaysia National University, John Xavier mengatakan, reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah sangat baik.

Indonesia dinilai memiliki komitmen kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien. Selain itu, pemerintah Indonesia dirasa berkomitmen untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat.

"Saya rasa reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sangat baik. Indonesia telah membuat suatu awalan yang baik," ujar dia dalam keterangan resmi di acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (18/3/2019).

Dia melanjutkan, di Malaysia, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama agenda pemerintah, serta arah dan tujuannya pun sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti penerapan e-government dan performa kinerja.

"Kita berada di jalur yang sama dan reformasi administrasi publik adalah mengenai meningkatkan pelayanan publik. Saya rasa Indonesia dan Malaysia, dan negara lainnya juga, bergerak ke arah yang sama. Beberapa negara mungkin lebih lambat progresnya, tapi itu dikarenakan sejarah yang mempengaruhi," ujar dia.

Kementerian PANRB
Organisasi
Kementerian PANRB merupakan singkatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PANRB
Aplikasi Layanan Publik SIPP