Indonesia Kekurangan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat

Seminar KEIN — Menko Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan paparan dalam pembukaan seminar Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Rabu (17/1). Seminar tersebut bertemakan "Mengelolah potensi Ekonomi 2018". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui saat ini jumlah tenaga ahli konstruksi yang mengantongi sertifikat keahlian masih rendah.

Darmin mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja bidang konstruksi di Indonesia sebanyak 8,3 juta orang.

"Dari jumlah tersebut, 1,6 juta atau 20 persen merupakan tenaga ahli konstruksi," kata dia ketika membuka kegiatan Pekan SDM Ahli Konstruksi di Indobuild Tech Expo 2019, BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (21/3/2019).

Dari jumlah 1,6 juta tenaga ahli tersebut, kata Darmin, baru 195.312 tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian sesuai LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) nasional.

"Ini menandakan masih ada 1,43 juta yang perlu disertifikasi," ungkapnya.

Pemerintah, kata Darmin, sudah merancang sistem pengembangan maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, termasuk tenaga ahli konstruksi. Sistem tersebut ditarget mulai berjalan tahun depan.

"Bagaimana konsepsi dasarnya pemerintah membangun kualitas dasar yang akan bekerja penuh sejak tahun depan? Pemerintah akan membagi dalam tiga layer. Satu tataran pelatihan, termasuk BLK, dan kedua sekolah menengah kejuruan. Ketiga politeknik," ujarnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pekerja konstruksi jatuh dari langit-langit ruangan kantor. Beruntung ia selamat dan ditolong oleh karyawan yang berada di ruangan.

2 dari 2 halaman

Menteri PUPR Target Sertifikasi 512 Ribu Pekerja Konstruksi Tahun Ini

3.255 Tenaga Kerja Konstruksi Dapat Sertifikasi Kementerian PUPR — Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung dan jalan di Jakarta, Sabtu (10/11). Tenaga kerja peraih sertifikat Kementerian PUPR meliputi tukang, mandor, drafter, surveyor, operator pelaksana dan pengawas. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 512 ribu pekerja konstruksi bisa mendapatkan sertifikasi pada tahun ini. Jumlah itu naik 10 kali lipat dibanding rata-rata pencapaian periode 2015-2018.

"Pada tahun 2019 ini ditargetkan 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, yang sebanyak 50.000 sebagai hasil kolaborasi Pemerintah Pusat–Pemerintah Daerah–LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)," ujar dia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Untuk mengejar target 10 kali lipat tersebut, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian BUMN untuk melaksanakan revitalisasi pendidikan kejuruan dan vokasi dengan program link and match.

Dia mengatakan, program sertifikasi ini juga dilakukan terhadap warga binaan yang memenuhi syarat. "Sampai saat ini sudah berjumlah 3.267 orang di 53 Lembaga Pemasyarakatan," sambungnya.

Adapun jumlah pekerja konstruksi bersertifikat saat ini baru mencapai 7,4 persen, atau sekitar 616 ribu orang dari total 8,3 juta orang di seluruh Indonesia.

Sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019 ini, telah ada peningkatan sebanyak 49 ribu tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

Basuki pun memproyeksikan, target sertifikasi tenaga kerja konstruksi akan semakin ditingkatkan pada 2020 mendatang, meski secara angka masih dibawah 1 juta orang.

"Kira-kira tahun depan naik jadi 750 ribu orang. Enggak mungkin sampai 1 juta tapi, itu pasti hoax," ucapnya sembari terkekeh.