Ini Masalah Kemenko Perekonomian Saat Jalankan Program Prioritas

Oleh Liputan6.com pada 19 Mar 2019, 14:15 WIB
(Foto: Merdeka.com/Dwi Aditya Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih memiliki banyak tantangan untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah belum tersedianya data referensi yang valid dan akurat yang mendukung program kebijakan prioritas nasional.

"Beberapa minggu ini (kami) sedang menyelesaikan masalah penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) Minggu yang lalu kami mengundang beberapa gubernur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PPTKH, ada tumpang tindih di sana, ada perbedaan dan sebagiannya," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, Selasa (19/3/2019).

Persoalan lain yang menjadi tantangan Kemenko Perekonomian adalah mengenai sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS). Di mana saat ini, belum ada Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menyeluruh dari masing-masing daerah untuk hal ini.

"Dari 514 pemerintah kabupaten atau kota, itu hanya 50-an yang punya RDTR, itu pun yang punya digital map baru 10 sampai 14 daerah. Jadi masih agak jauh," katanya.

Susiwijono menjelaskan beberapa persolan itu terjadi lantaran karena tidak adanya data yang mendukung, sehingga menyebabkan tumpang tindih. Oleh karenanya, dia memandang perlu adanya dukungan data dari kementerian atau lembaga terkait dalam hal ini.

 

2 of 3

Kerja Sama dengan Lapan

20160113-Wawancara-Khusus-Jakarta-Thomas-Djamaluddin-FF
Kepala Lapan Thomas Djamaluddin memberikan penjelasan saat wawancara khusus dengan Liputan6.com di Gedung LAPAN, Jakarta, Rabu (13/1/2016). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam pemanfaatan sains teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional.

Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin, di Kemenko Perekonomian, Jakarta.

"Oleh karena itu, hal-hal yang seperti itu yang kita butuh dukungan dari temen-temen di LAPAN supaya berbagai program kebijakan nasional kita, terutama kebijakan prioritas itu bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓