Lebih Cepat dari Iran, RI Cetak 1.000 Startup dalam 5 Tahun

Oleh Septian Deny pada 17 Mar 2019, 21:51 WIB
Debat Capres Cawapres 2019

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (cawpres) nomor urut 01 Ma’ruf Amin menuturkan, Indonesia memerlukan waktu cukup cepat untuk menciptakan 1.000 perusahaan rintisan atau startup. Hal tersebut juga didukung dari infrastruktur yang ada.

Ma’ruf Amin menyampaikan hal tersebut saat debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019).

"Dengan ada infrastruktur sekarang ini yaitu infrastruktur digital tumbuh usaha-usaha startup yang dalam tempo 5 tahun kembangkan 1.000 startup. 1.000 startup memerlukan waktu 10 tahun di Iran. Oleh karena itu, untuk 2024 kami estimasikan menumbuhkan 3.500 startup," ujar Ma’ruf.

Ma’ruf menuturkan, pihaknya akan memberikan iklim kerja kondustif sehingga mendukung dunia usaha dan industri. Hal itu diharapkan dapat mengurangi pengganguran.

Selain itu, pihaknya juga memberikan akses keuangan kepada masyarakat lewat pengembangan program mikro seperti program Mekaar. Hal tersebut mendorong dunia usaha tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, terkait tenaga kerja asing di Indonesia, Ma’ruf menegaskan kalau hal itu terkendali. Tenaga kerja asing di Indonesia di bawah 0,01 persen. Angka itu paling rendah di seluruh dunia. "Tenaga kerja asing di Indonesia terkendali di bawah 0,01 persen," tutur dia.

 

2 of 2

Lima Masalah Ketenagakerjaan yang Perlu Dibahas dalam Debat Cawapres

Debat Capres Cawapres 2019
Debat Cawapres 2019 antara Ma'ruf Amin dengan Sandiaga Uno. (Liputan6.com)

Sebelumnya, Debat calon wakil presiden ‎(cawapres) akan berlangsung nanti malam, salah satunya mengangkat soal ketenagakerjaan. Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan, ‎ada sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang harus diperjuangkan kedua kubu yang bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) ini.

Pertama, soal pelatihan vokasional, khususnya di era sertifikasi seperti saat ini, SDM Indonesia perlu ditingkatkan keterampilannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri.

"Perbaikan Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi bagian dari pelatihan vokasional tersebut," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Kedua, soal‎ jaminan sosial, di mana hingga saati ini masih banyak pekerja yang belum mendapatkan jaminan sosial khususnya Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

Ketiga, soal pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik. Menurut Timboel, selam aini pengawasan terhadap tenaga kerja masih rendah.

"Ditariknya pengawas ketenagakerjaan ke tingkat provinsi belum menjawab masalah lemahnya pengawasan, malahan jumlah pengawas berkurang," kata dia.

Keempat, soal aturan terkait ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang menjadi mitra dari aplikasi online.‎ "Presiden berikutnya harus berani merevisi UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga pekerja online terlindungi," ungkap dia.

Kelima, masih terkait dengan revisi UU Ketenagakerjaan tersebut, khususnya soal jaminan PHK sehingga pengusaha sudah mencadangkan kompensasi PHK tiap bulan sebesar 8,3 persen.

"Sehingga pengusaha dan pekerja tidak masuk ke dalam konflik hubungan industrial terus. Jaminan PHK menjadi bagian dari program jaminan sosial sehingga nanti ada enam program jaminan sosial. Saya kira itu hal-hal yang perlu diperjuangkan. Semoga persoalan-persoalan ini menjadi bahan debat cawapres," tandas dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓