Bos Bappenas Ungkap Alasan Jokowi Ingin Bentuk Dua Kementerian Baru

Oleh Liputan6.com pada 13 Mar 2019, 18:14 WIB
Indonesia Development Forum (IDF) 2018

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus investasi dan ekspor. Hal ini demi menggenjot laju ekspor dan investasi yang dinilai belum terlalu cepat.

Gagasan ini diungkapkan Presiden Jokowi di hadapan ratusan investor dalam acara Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2019 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan dasar pemikiran pembentukan dua kementerian tersebut karena fokus presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi kita yang agak susah lebih cepat, di sekitar 5,1- 5,2 persen dan ketika dibicarakan ternyata penyebabnya adalah pertumbuhan ekspor yang relatif lemah serta pertumbuhan investasi yang sebenarnya tidak jelek tapi mungkin ingin lebih cepat lagi," ungkap dia di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Mantan Menteri Keuangan ini menyatakan, presiden Jokowi ingin agar sesuatu yang berhubungan global market ditangani oleh suatu institusi yang solid.

"Beliau melihat karena ekspor dan investasi ini dua-duanya adalah tergantung faktor eksternal. Kalau ekspor kan tergantung demand dari negara lain. Investasi karena kita juga sangat membutuhkan FDI juga butuh kekuatan modal dari negara lain," jelas dia.

"Inginnya beliau fokus sesuatu yang berhubungan dengan global market, ditangani oleh satu institusi yang solid. Intinya sih itu," imbuh dia.

Menurut dia, pembentukan dua Kementerian baru tersebut tinggal menunggu waktu. Meskipun demikian, pemerintah tetap memerhatikan struktur kementerian yang sudah ada saat ini.

"Itu tinggal menunggu waktu, kita lihat dulu tentunya harus kan diperhatikan juga struktur kementerian yang ada sekarang. Tapi intinya, dasarnya yang itu tadi supaya kita bisa benar-benar merespons dengan baik dinamika global," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Wawancara Dirut LRT Jakarta
2 of 2

Jokowi Kaji Bentuk Menteri Khusus Investasi dan Ekspor

Kunjungi Festival Sarung Indonesia 2019, Jokowi Coba Alat Tenun
Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat mengunjungi Festival Sarung Indonesia 2019, Plaza Tenggara Kompleks GBK, Jakarta, Minggu (3/3). Festival ini diikuti sejumlah perajin sarung tenun dari berbagai daerah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus investasi dan ekspor. Hal ini karena saat ini laju investasi dan ekspor belum terlalu cepat.

Gagasan ini diungkapkan Jokowi di hadapan ratusan investor dalam acara Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2019 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ICE BSD, Tangerang Selatan.

"Saya sudah sampaikan di rapat kabinet minggu lalu, apakah perlu situasinya seperti ini perlu Menteri Investasi dan Menteri Ekspor khusus. Wong negara lain juga sama. Menteri khusus investasi dan menteri khusus ekspor. Dua menteri," ungkap Jokowi, Selasa (12/3/2019).

Persoalan investasi, ditegaskan Jokowi saat ini belum tumbuh sesuai harapan. Meski dirinya terus mendorong percepatan perizinan dan memangkas proses birokrasi, namun masih sering mendapat keluhan dari para investor.

Tidak hanya itu, Jokowi mengakui sebenarnya banyak investor yang datang ke Indonesia untuk menamkan modal. Kenyataannya, yang terealisasi tidak lebih dari 10 persen. Hasil kesimpulan, sampai saat ini masih ada persoalan yang terjadi di lapangan.

"Saya paling greget, kita tahu kesalahan kita, kita mengerti solusinya, kita mengerti jalan keluarnya tapi kita tidak bisa tuntaskan. Saya akan lihat alur mana yang masih tidak benar di titik tertentu. Dan saya akan temukan itu, tunggu saja," tegas dia.

Padahal, saat ini kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil. Bahkan dari data BKPM, Indonesia menjadi tujuan favorit ke-4 di dunia bagi para CEO perusahaan multinasional.

Modal lain, lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Moody's dan Fitch menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi. "Kalau modal ini tidak kita manfaatkan, percuma," tegas Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓