Apersi Targetkan Bangun 180 Ribu Rumah pada 2019

Oleh Septian Deny pada 11 Mar 2019, 10:15 WIB
Diperbarui 11 Mar 2019, 11:15 WIB
Berburu Rumah Murah di Indonesia Property Expo 2017

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menargetkan pembangunan 180 ribu rumah pada 2019. Hal ini sebagai salah satu dukungan terhadap program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan, sebenarnya tiap tahun Apersi mematok minimal mampu membangun rumah sebanyak 150 ribu unit. Namun, dirinya optimistis bisa mencapai 180 ribu rumah pada 2019.

"Kita minimal 150 ribu unit (per tahun). Tahun lalu target 150 ribu, tercapai 140 ribuan unit. Memang agak turun sedikit. Tahun ini kita optimis 180 ribuan. Yang penting aturan tidak berubah-ubah dan jangan menyulitkan pengembang," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (11/3/2019).‎

Dia menuturkan, mayoritas rumah yang dibangun Apersi berada di Jawa Barat. Hal ini karena sebagian besar anggotanya berada di provinsi tersebut.

"Anggota Apersi sekitar 2.700, yang terdaftar di Kementerian PUPR 2.300. Satu pengembang rata-rata bangun 100 unit. Kebanyakan di wilayah Jawa Barat, selebihnya tersebar di Banten, Kalimantan Selatan dan lain-lain," kata dia.

Meski memasuki tahun politik, Junaidi optimistis bisnis properti meningkat, khususnya untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, dia berharap pemerintah segera menetapkan batasan harga rumah MBR untuk 2019.

"Sekarang penjualan tidak masalah, tapi realisasi yang terhambat, karena harga jual untuk 2019 belum keluar. Ini mengganggu proses penjualan pengembang. Karena ini kenaikan harga tanah, material, itu perlu dipertimbangkan. Saat ini masih harga di 2018, sementara pengembang butuh kepastian harga untuk 2019," ujar dia.

 

2 of 2

Pemerintah Targetkan Bangun 6.873 Unit Rusun pada 2019

(Foto: Dok Kementerian PUPR)
Rumah susun bagi anggota TNI Kodam Jaya (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau sebagai bagian dari Program Satu Juta Rumah.

Upaya dilakukan baik dari sisi penyediaan maupun pembiayaan melalui sejumlah program.  Dari sisi penyediaan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi MBR, Rumah Khusus (Rusus), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

"Pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah yang bertujuan mempercepat pembangunan perumahan melalui deregulasi berupa penyederhanaan proses perijinan, pembangunan rumah dan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Minggu 10 Maret 2019.

Sementara Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi AH mengatakan, untuk program pembangunan Rusus  di antaranya bagi nelayan, masyarakat perbatasan dan korban bencana selama empat tahun (2015-2018) telah terbangun sebanyak 22.358 unit. Pembangunan rusus dilanjutkan 2019 sebanyak 2.130 unit dengan anggaran Rp 551 miliar.

"Alokasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 7,82 triliun. Pada tahun 2019 juga akan dibangun 6.873 unit satuan Rusun dengan alokasi dana Rp 2,6 triliun," ujar Khalawi.

Kementerian PUPR juga memiliki program BSPS atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah. Dalam kurun empat tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit. 

Pada 2019, program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp 4,28 triliun.

"Rumah swadaya merupakan prioritas utama tahun 2019. Sebab, program rumah swadaya terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, khususnya di pedesaan," kata Khalawi. 

Khalawi menambahkan, Kementerian PUPR pada 2019 juga mengalokasikan anggaran untuk  bantuan PSU berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu serta sistem air bersih yang baik diharapkan mampu membuat masyarakat lebih nyaman tinggal di rumah bersubsidi pemerintah.

"Pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk PSU sebesar Rp 123 miliar untuk 13.000 unit rumah bersubsidi di seluruh Indonesia," tutur dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓