Tanggapan TKN soal Cukai Rokok

20160930- Bea Cukai Rilis Temuan Rokok Ilegal-Jakarta- Faizal Fanani — Petugas memperlihatkan rokok ilegal yang telah terkemas di Kantor Dirjen Bea Cukai, Jakarta, Jumat (30/9). Rokok ilegal ini diproduksi oleh mesin dengan total produksi 1500 batang per menit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Maruf, Hasbullah Thabrany mengatakan, cukai rokok di Indonesia saat ini masih terlalu rendah.

Oleh karena itu, ia menuturkan, jika kembali terpilih, pemerintahan Jokowi akan menaikkan cukai rokok.

"Jika kita melihat best practice di seluruh dunia, cukai rokok di Indonesia masih terlalu rendah. Di Singapura cukai rokok adalah 90 persen dari harga rokok, jadi pasti akan naik, industri juga tahu akan naik," kata Hasbullah di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

Kendati demikian, Hasbullah mengatakan besaran peningkatan cukai di masa mendatang belum dihitung lebih lanjut. Namun, ia menuturkan, target kenaikan itu di atas besaran cukai rokok yang sekarang yaitu 57 persen.

Hasbullah mengatakan, sebagai akademisi di Universitas Indonesia, pihaknya telah menyusun rancangan Undang-Undang (UU) cukai baru. Dalam draft tersebut, kata dia, ada tambahan penerimaan cukai dan penggunaan cukai untuk memperkuat petani tembakau dan pekerja rokok.

Itu, karena dia melihat, suatu hari dan sekarang industri rokok ini di seluruh dunia mengalami apa yang disebut sunset industri atau hampir punah.

"Karena itu kami sedang bersiap untuk mengeksplorasi sumber cukai lainnya. Kami sudah menyiapkan dan share Kementerian Keuangan," ujar dia.

Lebih lanjut Hasbullah mengatakan, Jokowi sejak awal pemerintahan telah berulang kali mengatakan untuk tidak merokok atau tidak menggunakan uang untuk merokok. Dia menganggap rokok, masalah multi-sektoral, bukan hanya kesehatan.

"Ada masalah sosial, ekonomi, dan bahkan agama, sehingga mereka cukup kompleks. Tapi kami akan bergerak untuk menyesuaikan dengan kondisi dalam tujuan yang sama. Yang paling penting adalah membangun visi bersama, bahwa ini adalah tantangan kita bersama," ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Kata Ekonom

Sementara itu, Kepala pusat ekonomi dan bisnis syariah Univeritas Indonesia (UI), Abdillah Ahsan menyebutkan, pemerintah seharusnya jangan meningkatkan penerimaan dari cukai rokok.

Dia juga berharap, kedua kubu calon presiden Jokowi maupun Prabowo memasukkan pengendalian rokok ke dalam visi misi program kesehatan.

"Ekonomi Indonesia diserahkan kepada industri yang merusak kesehatan. Kita bisa saja mendapatkan cukai Rp 1.000 triliun dengan cara rokok tidak usah dikendalikan, harganya tetap murah. Itu bisa meningkat, tapi itu tidak etis ya meningkatkan penerimaan negara dengan cara meningkatkan penjualan rokok," kata dia dalam sebuah acara diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 9 Maret 2019.

Dia menegaskan, pemerintah harus dapat mengedepankan kepentingan kesehatan dibanding kepentingan ekonomi. Lantaran, masyarakat yang sehat akan otomatis membuat perekonomian menjadi lebih meningkat.

Namun saat ini, menurut dia kesehatan masyarakat cenderung dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan pertumbuhan industri rokok di tanah air yang kian subur.

"Kesehatan masyarakat dikorbankan demi penerimaan negara dan demi pertumbuhan industri," ujarnya.

Dia menuturkan, masyarakat yang sehat akan lebih produktif daripada masyarakat yang sering sakit. Selain itu, masyarakat yang sehat akan menghemat biaya dari sisi pengobatan serta mampu menjadi pondasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

"Jadi ketika kita harus memilih masyarakat yang sehat atau industri yang jaya ya kita pasti pilih kesehatan yang utama. Cukai ini untuk mengurangi konsumsi rokok dan kita mohon seluruh warga berpihak untuk mengurangi konsumsi," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

28.787 botol minuman keras,510 batang cerutu,dan 3,3 juta batang rokok ilegal dimusnahkan Dirjen Bea dan Cukai.