Menteri Rini Tegaskan Tarif Tol BUMN Tak Mungkin Gratis

Oleh Ilyas Istianur Praditya pada 26 Feb 2019, 14:59 WIB
Tol Tak Layani Pembayaran Tunai

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan jalan tol yang dikelola BUMN tidak mungkin gratis. Hal ini dikatakan menanggapi kebijakan Malaysia yang berencana membebaskan tarif tol.

Rini menjelaskan, pengelolaan tol yang dilakukan BUMN menggunakan konsep konsesi. Konsesi ini diberikan untuk pengganti biaya investasi pembangunan oleh investor.

"BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya nggak bisa dong (gratis)," tegas Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Mengenai apakah setelah masa konsesi habis dan selanjutnya jalan tol bisa gratis, Rini mengatakan hal itu berada di kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan alasan jika konsesi habis, aset negara harus dikembalikan kepada pemerintah.

"Semuanya regulasinya ada di kementerian PUPR, kami hanya sebagai investor. BUMN itu selalu hanya sebagai investor, yang bertanggung jawab membangun, mendapat konsesi. Dalam aturan semua aturan itu ditentukan oleh Kementerian PUPR," tegas Rini.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berencana menggratiskan beberapa ruas jalan tol di negaranya. Hal ini menjadi salah satu janjinya selama kampanye beberapa waktu lalu.

Jalan tol yang akan digratiskan oleh Mahathir ada empat ruas, yaitu ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART

2 of 2

Beri Kompensasi Tarif Tol Trans Jawa, Pemerintah Tunggu Perhitungan BPJT

Tarif Tol
Sejumlah kendaraan melintasi tol dalam kota di kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu (13/2). PT Jasa Marga Tbk (persero), mengumumkan akan melakukan penyesuaian tarif untuk 15 ruas jalan tol tahun 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa pemerintah telah membahas terkait kompensasi tarif untuk tol Trans Jawa.

Hal ini menyusul adanya permintaan dari pengusaha logistik agar ada kompensasi tarif tol trans Jawa. Sebab tarif tol dirasakan masih mahal.

"Kemarin dibahas dalam rapat internal di istana," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Meskipun demikian, Basuki mengaku bahwa besaran kompensasi tarif belum diputuskan dalam rapat yang berlangsung di istana negara tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah menunggu hitung-hitungan yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama pengelola jalan tol atau BUJT (Badan Usaha Jalan Tol).

"Tapi belum diputuskan kita lagi dihitung-hitung lagi oleh BPTJ dan BUJT. Kita tunggu selesai dia hitung. Karena banyak sekali BUJT-nya," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓