Naik Rp 540 Triliun, Utang Pemerintah Nyaris Rp 4.500 Triliun di Awal 2019

Oleh Liputan6.com pada 20 Feb 2019, 20:54 WIB
Diperbarui 22 Feb 2019, 20:13 WIB
Ilustrasi uang

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga Januari 2019 mencapai Rp 4.498,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang pada Januari 2018 yang mencapai Rp 3.958,7 triliun.

Mengutip data APBN Kita, total utang pemerintah pusat tersebut terdiri dari pinjaman, baik itu pinjaman bilateral, multilateralm komersial, sampai pinjaman dalam negeri, dengan total Rp 795,8 triliun. Sementara itu, outstanding Surat Berharga Negara mencapai Rp 3.702,8 triliun.

Meski demikian secara keseluruhan, posisi utang hingga saat ini mencapai 30 persen terhadap PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 122,47 triliun pada Januari 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penarikan utang di awal tahun

. "Karena adanya frontloading yang dilakukan dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable pada Februari ini," kata Sri Mulyani di kantornya, Rabu (20/2).

Pembiayaan utang ini terdiri dari pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 119,5 triliun. Lalu dari pinjaman sebesar Rp 2 triliun yang berasal dari pinjaman luar negeri. Pemerintah masih mengandalkan sumber pembiayaan utang utamanya melalui penerbitan SBN.

Meskipun terdapat kecenderungan pertumbuhan yang menurun dari sumber pembiayaan SBN seiring menurunnya pertumbuhan defisit APBN selama beberapa tahun belakangan.

"Selain bertumpu pada penerbitan SBN, strategi pembiayaan utang juga melibatkan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri mengutamakan pada kegiatan prioritas."

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sering Jadi Amunisi Prabowo, Rasio Utang RI Ternyata Terendah No.2 di ASEAN

Sambangi DPR, Prabowo Bahas Serangkaian Teror di Tanah Air
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, (16/5). Kedatangan Prabowo untuk membahas perkembangan politik terkini termasuk adanya serangkaian teror. (Liputan6.com/JohanTallo)

Isu banyaknya utang Indonesia kembali marak menjelang debat pilpres 2019 kedua. Calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto sudah memakai isu ini dan menyebut Sri Mulyani sebagai Menteri Pencetak Uang.

Utang Indonesia memang naik secara rasio terhadap GDP pada era Presiden Jokowi. Menurut data Global Finance per Desember 2018, rasio utang Indonesia pada GDP sudah mendekati 30 persen.

 

 

Mengapa perhitungan utang ke rasio GDP itu penting? Mengutip CNBC, perbandingan rasio terhadap GDP menghitung daya bayar negara dan membantu mengukur seberapa besar utang menolong pertumbuhan.

Bagaimana di Indonesia? Jika melihat data Global Finance pada akhir tahun lalu, rasio utang Indonesia terhadap GDP adalah terendah kedua di Asia Tenggara, dan hanya dikalahkan Brunei. Berikut daftarnya:

Indonesia: 29,8 persen

Malaysia: 55,1 persen

Brunei: 2,3 persen

Singapura: 112,8 persen

Vietnam: 57,8 persen

Myanmar: 33,1 persen

Filipina: 39,7 persen

Laos: 66,7 persen

Kamboja: 31,7 persen

Thailand: 41,9 persen

Tentunya, semakin besar rasio utang terhadap GDP bukanlah hal baik, karena negara terancam kesulitan mengelola utang. Meski begitu, nyatanya banyak negara yang rasio utangnya melewati 100 persen, seperti Amerika Serikat yang baru menyentuh 104,1 persen, bahkan rasio utang Jepang sudah 238 persen.

Pada awal tahun ini, Sri Mulyani menyebut rasio utang telah mencapai 30 persen. Ia pun menyebut, batas aman utang Indonesia adalah tidak mencapai 60 persen dari GDP.

"Banyak negara maju yang punya utang lebih banyak, banyak negara-negara emerging juga punya utang lebih banyak," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓