Tarif Tol Trans Jawa Disebut Kemahalan, Ini Reaksi Menko Luhut

Oleh Liputan6.com pada 20 Feb 2019, 20:01 WIB
Diperbarui 21 Feb 2019, 01:17 WIB
Kementerian PUPR berupaya untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dari Merak - Banyuwangi sepanjang 1.150 Km pada akhir tahun 2019. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara menanggapi kritik yang menyatakan bahwa tarif tol trans Jawa mahal.

Menurut dia masih terlampau dini untuk menilai bahwa jalan tol tersebut mahal. Sebab jalan bebas hambatan tersebut baru saja tersambung pada tahun ini.

"Jalan tol Trans Jawa terlalu mahal, itu dilihat dari mana? Kita perlu lihat keseimbangannya jangan buru-buru untuk menilai," ungkap Luhut dalam acara afteroon tea di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini kembali menegaskan, jalan tol dibangun sebagai alternatif bagi pengguna jalan. Jika pengguna jalan ingin murah dengan waktu tempuh yang lebih lama maka tidak perlu menggunakan jalan tol.

"Nanti akan terjadi perubahan, orang jadi punya pilihan. Kalau enggak mau bayar dia lewat Pantura (Jalan non-tol), kalau mau cepat ya dia lewat tol," jelasnya.

Menurut Luhut, seiring berjalannya waktu jalan tol trans Jawa akan dibanjiri oleh pengguna jalan. Sebab kehadiran tol trans Jawa membuat waktu tempuh melalui jalur darat tidak kalah cepat dengan menggunakan moda transportasi seperti kereta api hingga pesawat terbang.

"Dua minggu lalu di Solo orang enggak mau lagi naik pesawat, karena dia 2,5 jam sudah sampai di Surabaya. Kita perlu lihat keseimbangannya. jangan buru-buru menilai," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 of 2

Menteri PUPR Sebut Ada Kemungkinan Tarif Tol Trans Jawa Turun

Tol Trans Jawa Pasuruan - Probolinggo
Tol Trans Jawa Pasuruan - Probolinggo. Dok: Kementerian PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memanggil Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tergabung dalam Asosiasinya Tol Indonesia (ATI) pada Selasa pagi. Pemanggilan tersebut untuk membahas rumusan tarif Tol Trans Jawa yang banyak dikeluhkan mahal oleh para pengguna.

Basuki mengatakan, langkah pemanggilan ini untuk mendengar pendapat dari para operator tol terkait kemungkinan pemangkasan tarif. Namun begitu, sambungnya, banyak pertimbangan lain yang juga harus dipikirkan lebih lanjut sebelum hasil akhir diketok palu.

"Seperti saya sampaikan, sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal lain yang mesti dipertimbangkan. Misalnya disampaikan kalau tarif diturunkan nanti pedagang di Pantura juga pada protes katanya. Kalau diturunkan pengguna jalan banyak pindah ke tol, warung usahanya jadi sepi," ungkap dia di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

 

Opsi selanjutnya, ia menambahkan, pemerintah turut menyoroti penggunaan transportasi yang 95 persen masih didominasi oleh jalan raya. Dia menginginkan agar pengguna jalur darat seperti Tol Trans Jawa bisa coba beralih moda transportasi menuju kereta api atau kapal laut, sehingga jalan raya dan tol bisa lebih terawat dan awet.

Selain itu, Basuki juga ikut mengamati keberadaan angkutan domestik berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) yang kerap memadati jalan tol.

"Mereka kan tidak bisa lari lebih dari 40 kilometer per jam, sehingga mereka masuk tol pun menjadi lambat dan tidak perlu cepat. Nah kalau tidak perlu cepat mereka lewat jalur Pantura," ujar dia.

Namun demikian, berbagai faktor tadi disebutkannya tengah ditindaklanjuti oleh tim kecil buatan BPJT dan ATI, untuk kemudian dirumuskan berapa kira-kira besaran penurunan tarif Tol Trans Jawa.

Sebab, lanjutnya, perhitungan tarif pun harus mempertimbangkan beberapa opsi lain semisal masa konsesi jalan tol. "Mudah-mudahan satu-dua hari ini bisa dirumuskan, baru nanti kita serahkan ke Kemenkeu baru lapor ke Presiden (Joko Widodo)," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by