Menteri Hanif: Sebab Kemiskinan di Indonesia Akibat Kemampuan Pekerja

20161006-rakyat miskin-jakarta-FF5 — Seorang ibu membawa anaknya mencari barang bekas dengan gerobak melintasi kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (6/10). Penduduk miskin di DKI Jakarta meningkat sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14% dari tahun sebelumnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, salah satu penyebab kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia adalah kemiskinan skill. Hal tersebutlah yang membuat pemerintah kemudian menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas melalui pendidikan vokasi.

"Salah satu penyebab kemiskinan dan ketimpangan adalah kemiskinan dan ketimpangan skill. Kenapa orang miskin, karena pendapatan rendah karena pendidikan tidak berkualitas. Itu lah kenapa Presiden genjot vokasi," ujar Hanif di Grand Sahid, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Hanif melanjutkan, kemiskinan merupakan tantangan bagi pemerintahan dari masa ke masa. Meski demikian, saat ini tingkat kemiskinan telah berhasil ditekan menjadi 9,8 persen.

"Kemiskinan dari double digit jadi single digit yakni 9,8 persen. Ini angka kemiskinan paling rendah dalam sejarah Indonesia. Ketimpangan sosial menurun. Gini ratio 0,41 persen ke 0,38 persen," jelasnya.

Hanif menambahkan, pencapaian-pencapaian ini masih akan terus ditingkatkan. Salah satunya dengan gencar melaksanakan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia termasuk di pesantren.

"Tahun 2017 kami bangun 50 BLK (Balai Latihan Kerja) pesantren. 2018, 75 BLK pesantren. Tahun 2017-2018 sudah berjalan. Mereka jalani pelatihan vokasi sesuai kejuruan dan kebutuhan dengan masyarakat di sekitar pesantren dan kerja sama dengan industri," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Jurus Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan pada 2019

800 Juta Warga India Hidup Dalam Kemiskinan — Seorang gadis muda membaca buku sambil duduk di rel kereta api di New Delhi, India, Selasa (16/10). Sekitar 800 juta warga India hidup dalam kemiskinan. (AP Photo/Altaf Qadri)

Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan pada 2019. Salah satunya dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengatakan, ada sejumlah program bantuan sosial yang ditujukan guna mempercepat penanggulangan kemiskinan pada 2019.

Pertama, Program Keluarga Harapan (PHK), yaitu bantun non tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, Kartu Indonesia Pintar dengan target 20,1 juta anak usia sekolah. Angka ini naik dibandingkan 2018 yang ditargetkan sebanyak 19,7 juta.

"Untuk PKH sasaranya sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat. Ada juga KIP ditargetkan 20 juta anak," ujar dia di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Ketiga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ditargetkan sebanyak 15,6 juta KPM yang dilaksanakan berharap ke seluruh kabupaten/kota. Keempat, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan target 96,8 juta jiwa atau 40 persen penduduk berpendapatan terendah.

Selain itu, lanjut Taufik, pemerintah juga telah menyiapkan program guna mempercepat pengurangan kemiskinan pada 2019, salah satunya melalui dana desa yang diproyeksikan sebesar 4,9-5,3 persen PDB.

Kemudian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga 7 persen melalui 41 penyalur dan 11 perusahaan penjamin.

Selanjutnya, pembiayaan ultra mikro dengan maksimal Rp 10 juta per nasabah dengan bunga 2-4 persen dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terakhir, melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan meningkatkan layanan dan pendampingan usaha masyarakat.

"Ini intervensi yang dilakukan pemerintah, yang diharapkan dapat mendukung pengurangan angka kemiskinan," tandas dia.