Sektor Perikanan Turut Kena Imbas Kenaikan Tarif Kargo Udara

Semester I 2018, Ekspor Perikanan Alami Peningkatan — Nelayan memindahkan ikan laut hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (26/10). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan hasil ekspor perikanan Indonesia menunjukkan peningkatan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kenaikan tarif kargo udara turut berdampak pada sektor perikanan. Pasalnya, distribusi untuk mengangkut hasil perikanan, khususnya di wilayah sentra perikanan cukup banyak mengandalkan jalur udara.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP‎, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, ‎jasa logistik, khususnya melalui udara, sejatinya bertujuan untuk mengatasi kendala jarak, merajut kesatuan wilayah dan meningkatkan nilai tambah suatu produk. Logistik juga memainkan peran yang penting dalam bisnis perikanan.

Menurut dia, saat ini penggunaan jasa logistik untuk produk perikanan dari beberapa titik produksi melalui transportasi udara mencapai lebih kurang 50 persen dari total ikan yang didistribusikan.

"Transportasi udara dinilai sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak," ujar dia di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Namun berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara, lanjut Effendi, diketahui jika tingkat kenaikan biaya transportasi udara 2019 dibandingkan dengan 2018 rata-rata mencapai 183 persen.

Terdapat beberapa indikator yang menyebabkan maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya cargo. Mulai dari kenaikan biaya avtur sebesar 40 persen dan pelemahan kurs rupiah hingga 14 persen.

"Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha atau ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20 persen," kata dia.‎

2 dari 2 halaman

Solusi KKP

Menurut Effendi, dalam rangka mengatasi masalah logistik ini, Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan.

Hasilnya, Garuda Indonesia mengoperasikan 1 dari 4 pesawat freighter khusus barang yang dapat dimanfaatkan. Untuk transportasi hasil perikanan menggunakan pesawat freighter akan diawali dari Ambon.

"Para pelaku usaha dari Bali, Mimika dan Ambon telah sepakat melakukan kerjasama pengiriman komoditas ekspor (udang) dari lokasi produksi menggunakan freighter Garuda dengan biaya dan volume yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya Ditjen PDSPKP akan memfasilitasi pertemuan untuk konsolidasi muatan dan kerjasama para pihak dalam distribusi hasil perikanan," jelas dia.

Pada 2019 ini juga akan diinisiasi hub logistik untuk ekspor ikan dari timur Indonesia via udara bertempat di Makassar. "Semua mendukungnya dalam penguatan sarana prasarana untuk distribusi ikan seperti run way, gudang, penambahan pesawat, dan lain-lain pada titik daerah produksi dan hub logistik ikan," lanjut dia.

Terkait perkembangan biaya transportasi logistik melalui udara, KKP bersama stakeholder terkait menetapkan tiga langkah yang akan dilakukan yaitu jangka pendek dengan membedah struktur biaya penerbangan yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Kemudian, konsolidasi muatan ikan, inisiasi kerjasama untuk menjamin keteraturan volume dan pengiriman.

Untuk jangka menengah, dengan mendorong ekspor langsung dari awasan timur Indonesia melalui hub Makassar sembari mengurangi double handling. "Dan jangka panjang dengan menambah armada dan memperbaiki sarana distribusi ikan via udara, membuat hub dan spoke logistic untuk hasil perikanan," tandas dia.