Pemerintah Siap Subsidi Fintech yang Lebarkan Sayap ke Daerah Terpencil

Oleh Bawono Yadika pada 13 Feb 2019, 14:31 WIB
Diperbarui 13 Feb 2019, 15:16 WIB
Fintech

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana memberikan subsidi bagi perusahaan keuangan digital (financial technology/fintech) yang ingin mengembangkan bisnisnya ke daerah terpencil di Indonesia yakni tertinggi, terdepan dan terluar (3T).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menjelaskan, pemerintah akan memberikan subsidi dalam bentuk penggunaan akses data fintech yang dipakai para penggunanya.

Namun, dia belum menjelaskan secara detail mekanisme proses subsidi tersebut. "Nah, itu yang di subsidi untuk daerah-daerah yang remote agar penyelenggara fintech tidak hanya kumpul di masyarakat yang sudah punya akses keuangan," ujarnya di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Dia menambahkan, tujuan pemerintah memberikan subsidi fintech agar memperluas akses keuangan masyarakat Indonesia. Ini terutama bagi mereka yang jauh dan belum tersentuh dengan akses keuangan (unbanked).

"Karena kalau sekarang mau pinjem P2P lending syaratnya punya akun bank. Kalau punya akun bank kan dia sudah punya akses ke perbankan, justru fintech ini harusnya mendorong inklusi keuangan ke masyarakat yang belum dijamah atau terjamah oleh layanan keuangan," ujar dia.

Sementara untuk besaran subsidi yang akan diberikan, Rudiantara tak memaparkan lebih jauh. Meski begitu, dipastikan subsidi akan memberikan solusi bagi fintech di daerah 3T.

"Saya juga bicara dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kenapa enggak kasih kebijakan ini. Kominfo bisa subsidi karena mereka enggak bisa rugi tapi minta BI (Bank Indonesia) dan OJK kurangi risiko kurangi NPL (Non Performing Loan atau kredit bermasalah) suatu sistem," pungkasnya.

 

2 dari 2 halaman

7 BUMN Patungan Bentuk Perusahaan Fintech

Ilustrasi Fintech
Ilustrasi Fintech. Dok: edgeverve.com

Tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi telah membentuk perusahaan financial technology (fintech) dengan nama PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).

Adapun tujuh BUMN tersebut yaitu PT Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Jadi tujuh BUMN ini, spin off bentuk PT Finarya ini. Ini akan menjadi penyelenggara payment QR code bank himbara nanti," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survey dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo, kepada wartawan, Rabu (13/2/2019).

Adapun kepemilikan sahamnya, Telkomesel memiliki porsi 25 persen, BRI 20 persen, BNI 20 persen, Bank Mandiri 20 persen, BTN 7 persen, Pertamina 7 persen dan Jiwasraya 1 persen.

Perusahaan fintech ini dibentuk sebagai penyelenggara sistem pembayaran perbankan ke depannya mulai dari e-money hingga ke QR code. Yang pertama, perusahaan ini akan menggabugkan QR code dan e-money masing-masing bank untuk bisa menjadi sistem pembayaran yang sama.

Selama ini, masing-masing perbankan memiliki produk sistem pembayaran QR code. "Jadi nanti Maret, kita harapkan semua QR code sama, jadi promosinya bareng-bareng tidak perlu duplikasi, jadi lebih efisien," tegas Gatot.

 

Lanjutkan Membaca ↓