Kemenkeu Luruskan Salah Kaprah tentang Anggaran Bocor

Liputan6.com, Jakarta - Kubu Prabowo Subianto kembali meramaikan politik Indonesia lewat istilah bocor miliknya. Kementerian Keuangan pun mencoba meluruskan pemahaman mengenai kebocoran anggaran.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nurfransa Wira Sakti menuturkan, salah kaprah perihal anggaran bocor dan tax ratio seperti yang dikatakan kubu Prabowo. Ia menilai, tax ratio tidak pas sebagai tolok ukur kebocoran anggaran.

Lantaran, tax ratio sering mengalami penyesuaian sesuai kondisi ekonomi. Jika ekonomi lesu, maka pemerintah memberikan stimulus berupa penurunan tarif pajak atau insentif pengecualian pajak seperti tax holiday, tax allowance, atau pajak ditanggung pemerintah.

"Sehingga, ekonomi dapat pulih dan bergairah kembali pertumbuhannya. Dalam situasi tersebut, tax ratio justru dibuat menurun," ujar Nurfransa, seperti dikutip dari laman Facebook, Senin (11/2/2019).

Sebaliknya, tax ratio dinaikkan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami overheating (permintaan meningkat melewati kapasitas produksi) dan bubble (siklus perdagangan besar tetapi tidak sesuai dengan nilai aset). Kondisi overheating dan bubble bisa mengakibatkan krisis ekonomi jika kondisi keuangan tidak dikendalikan.

Nufransa turut menjelaskan dua situasi lain yang bisa berarti anggaran bocor, yakni ketika terjadi inefisiensi ataupun korupsi.

"Jenis kebocoran ini bila masyarakat mengetahui harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK, karena negara Indonesia adalah negara hukum," ujar Nufransa.

Lembaga yang tidak efisiensi atau lemah dalam perencanaan memang bisa mengakibatkan kebocoran anggaran. Penawarnya, menurut Nufransa, harus dilakukan dari akar-akarnya, yakni kompetensi dan budaya transparansi. 

"Kelemahan jenis ini merupakan persoalan kapasitas dan kualitas birokrasi yang fundamental. Obatnya adalah reformasi birokrasi, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, dan membangun kompetensi birokrasi," tegasnya.