Jika Terpilih, Sandiaga Berjanji Tak Dongkrak Harga BBM Subsidi

Oleh Liputan6.com pada 01 Feb 2019, 20:55 WIB
Diperbarui 01 Feb 2019, 21:17 WIB
20160315-Hore, Harga BBM Pertamina Turun Rp 200 Per Liter-Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno berjanji tidak akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi apabila dirinya terpilih pada Pilpres 2019 mendatang. Dia menyebut, kepentingan rakyat kecil masih menjadi prioritas besar bagi pasangan Prabowo-Sandi.

"Kenaikan BBM (subsidi) pasti akan menambah dan membuat ekonomi mereka sulit. Jadi kebijakan kami seandainya kami diberikan amanah oleh Allah, dipilih oleh rakyat, kita akan pastikan bahwa masyarakat tidak akan terbebebani dengan harga BBM yang tinggi," kata Sandiaga saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Persoalan yang selama ini terjadi adalah subsidi BBM banyak tidak tepat sasaran. Justru kebanyakan masyarakat menengah dan kelas atas masih kerap merasakan subsidi tersebut. "Banyak masyarakat yang sebetulnya tdak perlu disubsidi menikmati subsidi tersebut," imbuhnya.

Dengan demikian, apabila dirinya terpilih, salah satu menjadi fokus utamanya adalah menerapkan sistem kartu identitas tunggal atau single identity card (SID). Sehingga, dengan teknologi tersebut mampu menyasar masyarakat lebih tepat lagi.

"Dengan adanya SID kita akan bisa menembak langsung seperti di Jakarta dengan program KJP plus, dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan olh DKI itu bisa tepat sasaran karena kami punya datanya, dan ini yang nanti harus menjadi utama dari Prabowo-Sandi," katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

JK: Kebijakan Paling Sulit Diputuskan Adalah Menaikkan Harga BBM

Wapres Jusuf Kalla
Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan keputusan tersulit dalam menentukan kebijakan saat menjabat sebaagi wakil presiden yaitu menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dia mengatakan walaupun tidak menentukan dan meneken kebijakan, tetapi hal tersebut menimbulkan sejumlah polemik.

"Ketegangan yang terjadi kalau mau menaikkan harga BBM, ya terpaksa, kadang-kadang, karena tentu wapres tidak punya hak tanda tangan," ujar JK dalam acara Kadin Talk di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2019).

JK menjelaskan jika pemerintah menaikkan harga BBM akan menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat dan akan terjadi demo.

Tetapi, dengan menggunakan jalan sebuah pengusaha, pemerintah dapat menaikkan BBM saat itu hingga 126 persen.

"Dengan cara berpikir pengusahalah, bagaimana mengakali sesuatu, contohnya pernah kita naikkan BBM 126 persen, kita hitung-hitung pokoknya kita lakukan 2 hari sebelum bulan puasa, jadi begitu diumumkan, menurut saya puasa, siapa mau demo bulan puasa, haus, dan juga orang sibuk macem macem beribadah," kata JK.

Dia mengatakan tidak ada kebijakan yang rumit. Sebab kebijakan tersebut sudah dilakukan dengan penuh perhitungan yang matang.

"Jadi kita ambil yang terbaik saja dengan perhitungan," kata JK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓