Alasan Trump Sumbang Gaji Rp 1,4 Miliar demi Lawan Miras

Oleh Tommy Kurnia pada 29 Jan 2019, 06:00 WIB
Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump (AP/Nicholas Kamm)

Liputan6.com, Washington D.C. - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyumbangkan sebagian gajinya sejumlah USD 100.000 atau Rp 1,4 miliar (estimasi kurs Rp 14.038) kepada sebuah institusi yang meneliti bahaya minuman keras (miras).

Sebagai konteks, Trump pernah bersumpah tak akan ambil gaji sebagai presiden. Namun, konstitusi AS tetap mewajibkan presiden mendapat gaji, sehingga Trump mengirim gajinya ke berbagai badan pemerintah.

Fortune melaporkan, gaji Trump diberikan pada National Institute on Alcohol Abuse and Alocholism (Institut Nasional untuk Penyalahgunaan Alkohol dan Alkoholisme, NIAAA).

Insitusi itu mendapatkan gaji Trump dari tahun 2018. NIAAA bertujuan memahami dampak alkohol pada kesehatan dan kesejahteraan manusia, termasuk memonitor tempat-tempat rehabilitasi pecandu alkohol.

Alkohol ternyata memiliki kisah tersendiri dalam hidup Trump. Konglomerat asal New York itu mengaku tidak pernah menenggak minuman keras seumur hidupnya. Satu alasannya adalah mendiang sang kakak, Fred Jr., yang meninggal akibat kecanduan miras. Ia pun mengingat nasihat kakaknya agar tidak mencoba miras. 

"Saya bukan peminum. Saya bisa dengan jujur berkata saya tak pernah menenggak bir dalam hidup saya. Itu satu dari sedikit perilaku baik saya," ujar Trump.

Pada tahun 2017, Trump menyumbangkan gaji ke badan pemerintahan lainnya seperti National Park Service (Pelayanan Taman Nasional), Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat, dan Departemen Transportasi.

Sebelumnya, ia memberikan gaji tahun 2018 pada Departemen Veteran dan Administrasi Bisnis Kecil. Untuk total gaji yang diterima Trump per tahun adalah sebesar USD 400 ribu (Rp 5,6 miliar).

2 of 2

Trump Setuju Akhiri Shutdown AS

Donald Trump
Donald Trump telah mengancam penutupan sangat lama terhadap pemerintah AS apabila pendanaan untuk pembangunan tembok perbatasan tidak direstui. (AP File)

 Donald Trump setuju mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan AS atau shutdown AS yang sudah berlangsung selama 35 hari.

Ia setuju membuka penutupan pemerintahan AS tanpa mendapatkan dana yang dia minta dari kongres untuk tembok perbatasan.

Dengan jajak pendapat menunjukkan sebagian besar warga AS menyalahkan Trump atas penutupan pemerintahan AS yang menyakitkan, terpanjang dalam sejarah AS. Trump merangkul jalan keluar dari krisis yang didorong oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nancy Pelosi selama berminggu-minggu. 

Akan tetapi, Trump berjanji penutupan akan dilanjutkan pada 15 Februari jika dia tidak puas dengan hasil pembicaraan keamanan di perbatasan atau dia akan mengumumkan keadaan darurat nasional untuk mendapatkan uang pembangunan tembok. Demikian mengutip laman Reuters, Sabtu (26/1/2019).

Dengan efek penutupan yang meluas, Senat yang dipimpin Partai Republik dengan suara bulat menyetujui untuk melewati ukuran pengeluaran sementara waktu untuk mendanai banyak lembaga.

Penutupan pemerintahan AS yang mengadu Pelosi dengan Trump merupakan ujian pertama Pelosi sejak mengambil alih jabatan itu pada tiga minggu lalu. Ia mendapat pujian dari rekan Demokrat karena apa yang dikatakan merupakan maneuver presiden.

Setelah Trump mengumumkan perjanjian itu, Senat Partai Demokrat Chuck Schumer berharap pengalaman itu akan menjadi pelajaran yang dipetik untuk Trump dan partainya kalau itu adalah self-defeating untuk menutup pemerintahan karena sengketa kebijakan.

Sebelumnya Donald Trump ingin dana untuk membantu membayar pembangunan tembok. Ini salah satu janji kampanyenya. Namun, partai Demokrat memblokirnya.

Sumber Reuters menyatakan, penegak hukum tidak mampu melakukan pekerjaannya dengan kapasitas penuh membantu meyakinkan Trump untuk menyetujui solusi jangka pendek membuka kembali pemerintahan.

Pejabat itu mengatakan, Gedung Putih pada akhirnya akan menerima kesepakatan dengan anggota parlemen jika itu termasuk pendanaan tembok, dan kurang dari USD 5,7 miliar. Perjanjian tersebut mensyaratkan bagian dalam tanda tangan DPR, Senat dan Trump.

Lanjutkan Membaca ↓