Relokasi Korban Gempa Palu, Menteri PUPR Tunggu Peta Zona Rawan

KPK Periksa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudy Erawan di KPK, Jakarta, Senin (14/5). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Ketua Tim Palu dan NTB melaporkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait hasil rapat perkembangan penanganan bencana di NTB, Sulawesi Tengah, Lampung dan Banten yang digelar di DPR pada Rabu (23/1) kemarin.

Ada beberapa hal yang disampaikan salah satunya relokasi di Palu, pihaknya bersama lima tim yaitu Bappenas, ATR, Badan Geologi, BMKG, dan PU.

"Palu ada beberapa isu, pertama soal relokasi, petanya sudah disampaikan oleh tim lima itu, Bapenas, ATR, Badan geologi, BMKG dan PU dan yang warna merah kuningnya zona zona aman dan zona zona yang tidak aman sudah. Ini harus dipercepat, karena koordinator itu penting untuk menentukan siapa yang harus direlokasi," kata Basuki usai betemu JK di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (24/1).

Tetapi kata dia, sampai sekarang pihaknya belum menetukan zona mana saja yang akan direlokasi. Dia menjelaskan pihaknya masih menunggu kabar dari Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola terkait peta zona wilayah rawan bencana Palu.

"Tadi Pak Wapres sudah telepon Gubernurnya, karena dari tim lima sudah menyerahkan kepada Pemda, dan pemda yang harus menindak lanjuti," kata Basuki.

Basuki menjelaskan Longki akan memberikan zona yang direlokasi pada minggu depan. Setelah itu pihaknya akan menentukan tahap selanjutnya. Lalu rencananya JK akan melakukan peninjauan.

"Rencananya Pak Wapres minggu depan mau ke sana, rapat di sana untuk menerapkan zona relokasi itu," kata Basuki.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menentukan dana stimulan yang akan diberikan. Tetapi pihaknya belum menentukan wilayah mana yang akan direlokasi.

"Itu juga angkanya belum ada menurut Pak Gubernur, nanti akan disiapkan. Karena itu juga akan menentukan, huntara berapa yang dibutuhkan, karena yang tetap tidak direlokasi, tidak perlu masuk huntara, kalau tidak masuk huntara berarti jumlah huntara sekarang ini sudah cukup 700, itu nanti yang kami, laporkan," kata Basuki.