Diplomat RI Dapat Ilmu Tangkal Kampanye Hitam Produk Indonesia

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada 24 Jan 2019, 13:50 WIB
Diperbarui 24 Jan 2019, 13:50 WIB
Pertumbuhan Ekspor Kuartal III 2018 Menurun
Perbesar
Sebuah Perahu nelayan melintas di dekat kapal yang mengangkut peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/11). (Merdeka.com/ Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ekspor sumber daya alam unggulan Indonesia kerap diganggu oleh kampanye negatif, hal ini akan menghambat stabilitas neraca perdagangan. Sebab itu diplomat sebagai kepanjangan tangan negara harus bisa menangkalnya, dengan memberikan informasi yang akurat.

Agar bisa menangkal kampanye negatif dan mempromosikan sumber daya alam unggulan Indonesia di luar negeri untuk membuka pasar baru, para calon duta besar diberikan pembekalan. Kementerian Luar Negeri menugaskan Sinar Mas untuk memberikan pembekalan.

‎"Pemaparan ke duta besar ke luar sudah rutin dilakukan Sinar Mas, atas penugasan Kemenlu, membekali produk unggulan ekpsor Indonesia, kelapa sawit, batu bara dan tanaman industri produk ini disampaikan asosiasi kita undang dalam bentuk data, lingkungan dan persaingan dagang agar dubes ini memahami langsung tantangan ini,"kata Managing Director Sinas Mas Gandi Sulistiyanto, usai memberikan pembekalan, ke calon calon duta besar, di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Setelah mendapat pembekalan, diharapkan duta besar nantinya dapat menjadi ujung tombak negara melakukan sosialisasi produk sumber daya alam unggulan Indonesia dan meningkatkan kepercayaan pasar di luar negeri. Menurut Gandi, mempromosikan produk unggulan di pasar luar negeri bukan hanya tugas pengusaha, tetapi juga duta besar sebagai perwakilan negera.

Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia dengan capaian devisa pada 2017 hampir USD 23 miliar. Komoditas unggulan berikutnya adalah batu bara menyumbang devisa USD 21 miliar dan bahan baku kertas (pulp) serta kertas sebesar USD 6 miliar.

Dengan besarnya kontribusi kelapa sawit bagi keuangan negara, maka penangkalan kampanye hitam harus dilakukan karena mengganggu pertumbuhan ekspor dan neraca perdagangan nasional.

"Berbekal data yang akurat, kami harapkan persoalan black campaign khususnya yang menimpa kelapa sawit dan produk-produk turunannya bisa mereda dan permintaan bisa naik," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Industri Kelapa Sawit Masih Berjuang Lawan Kampanye Hitam

20160308-Ilustrasi-Kelapa-Sawit-iStockphoto
Perbesar
Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Industri sawit dinilai memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals /SDGs). Selain itu, sebagai komoditas ekspor, sektor ini juga membantu mengurangi defisit neraca perdagangan.

‎Peneliti Pusat Litbang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Chairil Anwar Siregar mengatakan, meski telah berkontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, selama ini industri sawit dalam negeri terus bertahan dari kampanye negatif salah satunya terkait isu lingkungan. 

Padahal, kampanye hitam yang selama ini digunakan untuk menyerang industri sawit belum terbukti secara pasti kebenarannya.

"Kampanye soal lingkungan seharus mengarah pada edukasi positif agar berdampak bagi perbaikan lingkungan. Dalam hal ini, industri sawit telah memiliki komitmen dan konsisten melakukan perbaikan dalam segala aspek termasuk lingkungan," ujar dia di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Dia mencontohkan, terkait emisi hutan dan perkebunan sawit sebenarnya bisa dikomparasi. Hutan alam umumnya mempunyai biomass 400 ton dan menghasilkan karbon 200 ton per ha. Sementara itu, perkebunan sawit umur 10 tahun hanya menghasllkan biomas sebesar 100 ton per ha.

“Secara kasat hutan alam menghasilkan karbon lebih besar namun statis. Sementara itu, CPO yang dikeluarkan perkebunan sawit mampu menghasilkan karbon 30 ton per ha per tahun. Jika dikalikan 10 tahun saja, maka dihasilkan 300 ton. Kalau dijumlahkan karbon yang dihasilkan kebun sawit sama nilainya dengan hutan alam yang masih bagus," jelas dia.

Sementara itu, ‎Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, k‎ampanye hitam di industri sawit harus cepat ditangani pemerintah. Hal ini agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri.

"Apalagi, Indonesia terus mengalami defisit perdagangan sejak beberapa tahun terakhir. Pembiaran terhadap maraknya kampanye hitam bisa mengakibatkan nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang hanya kita dengar cerita kejayaannya saja," ungkap dia.

Dalam perdagangan global, lanjut Bhima, persoalan hambatan dagang dan kampanye hitam terhadap CPO dapat dipetakan ke dalam beberapa isu. Di Amerika Serikat isu dumping dan persaingan biofuel lebih mendominasi. Sementara itu, di Uni Eropa, sawit dihadang persoalan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Perlu lobi intensif agar persoalan itu, tidak dipolitisir menjadi kampanye hitam." tandas dia.

 
3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓