Utang RI Capai Rp 4.418,3 Triliun di 2018, Ini Pinta Pengamat

Liputan6.com, Jakarta Utang pemerintah pusat sepanjang 2018 tercatat mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka ini naik sekitar 10,5 persen dibandingkan 2017 yang sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan utang tersebut belum sejalan dengan perbaikan ekonomi di tahun lalu. Contohnya saja, pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh di angka 5 persen.

"Utang Pemerintah masih belum produktif. Efek dari naiknya utang pemerintah sebesar 10,5 persen di 2018 dirasa belum signifikan mendorong indikator produktivitas ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5,1 persen dan pertumbuhan ekspor berada di 6,65 persen," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Selain itu, menurut dia, utang tersebut juga tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk infrastruktur. Buktinya, belanja pemerintah untuk pegawai dan barang justru lebih besar ketimbang untuk infrastruktur.

‎"Di sisi yang lain, utang Pemerintah faktanya tidak semua untuk pengeluaran infrastruktur. Tren belanja pegawai naik lebih tinggi yakni 40,5 persen dan belanja barang naik 80,9 persen dalam periode 2014-2018. Sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur kenaikanya hanya 31,4 persen," kata dia.

Bhima berharap, dengan penarikan utang yang dilakukan pemerintah bukan hanya untuk program jangka panjang, tetapi juga jangka pendek agar dampaknya terhadap ekonomi bisa langsung terasa.

Selain itu, pemerintah juga harus mengurangi belanja yang bersifat konsumtif, terlebih jika anggarannya berasal dari utang.

"Pemerintah enggak bisa melihat hanya efek jangka panjang tapi diharapkan bisa mengoptimalkan dampak utang di jangka pendek. Postur belanja dari utang harus di efektifkan untuk pembangunan bukan lebih banyak masuk ke pos belanja konsumtif. Jika postur saat ini terus dibiarkan maka utang yang masuk lampu kuning bisa berubah menjadi lampu merah," tandas dia.