Utang Pemerintah Tembus Rp 4.418 Triliun pada 2018

Oleh Liputan6.com pada 22 Jan 2019, 20:45 WIB
Diperbarui 24 Jan 2019, 11:15 WIB
IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat sepanjang 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun.

Angka ini naik jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2017 yaitu sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Mengutip data APBN Kita edisi Januari 2019, utang tahun lalu berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga. Pinjaman sebesar Rp 805,62 triliun dan penerbitan surat berharga sebesar Rp 3.612,69 triliun.

"Pengelolaan utang yang pruden dan akuntabel di tengah kondisi pasar 2018 yang volatile. Rasio utang Pemerintah terkendali, sebesar 29,98 persen terhadap PDB," demikian ditulis Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/1/2019). 

Masih sumber yang sama, pinjaman berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 799,04 terdiri dari bilateral  Rp 330,95 triliun, multilateral Rp 425,49 triliun dan komersial Rp 42,60 triliun. Sementara itu, pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,57 triliun.

Dari Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah menarik utang sebesar Rp 3.612,69 triliun. Dalam denominasi Rupiah sebesar Rp 2.601,63 triliun terdiri dari surat utang negara Rp 2.168,01 triliun dan surat berharga syari’ah negara Rp 433,63 triliun.

"Denominasi valas sebesar Rp 1.011,05 triliun, surat utang negara Rp 799,63 triliun dan surat berharga syari’ah negara sebesar Rp 211,42 triliun," tulis Kemenkeu.

Sepanjang 2018, pengelolaan pembiayaan utang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi utang yang hingga akhir 2018 semakin menurun baik untuk Surat Berharga Negara (Neto) maupun untuk Pinjaman (Neto) serta diluncurkannya program dan format baru pembiayaan.

"Salah satu program pembiayaan yang diluncurkan Pemerintah pada 2018 adalah penerbitan Green Global Sukuk di bulan Februari 2018. Green Global Sukuk merupakan program pembiayaan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup," tulis Kemenkeu.

 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 2 halaman

BI: Utang Luar Negeri Naik USD 12,3 Miliar Tapi Tetap Terkendali

Antisiapasi Kebutuhan Lebaran, Pemerintah Pasok Uang Tunai Rp 188 Triliun
Sejumlah tumpukan uang lembaran di kantor cabang Bank BJB di Melawai, Jakarta (7/6). Pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan uang tunai sebesar Rp 188,2 Triliun atau meningkat 15,3 persen dari tahun lalu. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat.

Posisi ULN Indonesia pada akhir November 2018 tercatat USD 372,9 miliar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 183,5 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 189,3 miliar. 

Dikutip dari laporan Bank Indonesia, Selasa 15 Januari 2019, posisi ULN tersebut meningkat USD 12,3 miliar dibandingkan posisi pada akhir bulan sebelumnya karena faktor neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. 

Secara tahunan, ULN Indonesia pada akhir November 2018 tumbuh 7,0 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 5,3 persen (yoy).

Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber baik dari pertumbuhan ULN pemerintah maupun ULN swasta.ULN pemerintah tumbuh meningkat pada November 2018. Posisi ULN pemerintah pada akhir November 2018 sebesar USD 180,5 miliar atau tumbuh 4,4 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 3,3 persen (yoy). 

Posisi ULN pemerintah tersebut meningkat USD 5,1 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama November 2018.

ULN swasta pada November 2018 mengalami peningkatan. Posisi ULN swasta pada akhir November 2018 tumbuh 10,1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,7 persen (yoy).

Posisi ULN swasta pada akhir November 2018 tersebut bertambah USD 7,1 miliar dari posisi pada akhir bulan sebelumnya, terutama didorong oleh neto pembelian surat utang korporasi oleh investor asing.

ULN swasta tersebut sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.

Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 73,9 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pada bulan sebelumnya (72,9 persen).Struktur ULN Indonesia tetap sehat. 

Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir November 2018 yang tetap stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 84,8 persen dari total ULN. 

Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

 

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓