Sukses

Wapres JK Minta Menteri PUPR Buat Standarisasi Rumah

Indonesia memang perlu mengembangkan standarisasi perumahan.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku telah menyarankan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membuat standarisasi perumahan.

Hal ini dia sampaikan dalam acara 'Indonesia Development and Business Summit' di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Indonesia memang perlu mengembangkan standarisasi perumahan. Dengan begitu, proses membangun perumahan dapat berlangsung lebih cepat dengan kualitas yang baik.

"Bagaimana membangun rumah yang jauh lebih cepat dan baik tapi rumah. Hanya bisa dilakukan apabila memiliki standarisasi. Saya selalu sampaikan kepada Menteri PU coba kita bikin standarisasi rumah," ujar JK.

Dia mengatakan dengan adanya standarisasi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, masyarakat tentu akan sangat terbantu.

"Kalau jaman dulu, bikin rumah pintu tergatung dari yang punya rumah. Sekarang semua harus ada standarnya," ungkap dia.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa standarisasi perumahan juga harus diikuti dengan standarisasi industri.

"Pintu standar, segala macem harus distandarisasi. Jadi orang tinggal beli komonen, itu rumah hasil industri bukan dari tukang," tandasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kisah Warga Papua Bisa Punya Rumah berkat Program Rusus

Pembangunan infrastruktur kini mulai menyentuh kawasan terluar di Wilayah Timur Indonesia. Salah satunya penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal Papua melalui program Rumah Khusus (Rusus) yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Selain untuk MBR, pembangunan Rusus di Papua juga diperuntukan bagi pemuka agama/adat, masyarakat yang terimbas konflik, petugas, tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah perbatasan dan eks anggota OPM," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Minggu (13/1/2019).

Bernard Sie (62 tahun) penghuni Rusus di Kampung Skow, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, mengaku bahagia bisa tinggal ditanah kelahirannya di Papua dengan menempati rumah yang dibangun Pemerintah. Rusus yang ditempatinya merupakan salah satu dari 50 unit Rusus yang dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan pada 2015 silam.

"Saya bahagia karena Pemerintah memberikan pelayanan untuk membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Harus saya katakan, Pemerintah Indonesia salah satu yang terbaik dari banyak negara yang saya tahu," kata pria yang tinggal bersama istri dan 8 orang anaknya.

Frans Wally (48 tahun) Kepala Suku di Kampung Kehira, Kabupaten Jayapura menceritakan, sebelum ada program Rusus, satu rumah dihuni oleh bapak, ibu, anak, hingga cucu. Dengan dibangunnya Rusus, anak yang sudah menikah harus pindah tidak lagi tinggal bersama orang tua.

"Secara ekonomi kami tidak bisa bangun rumah seperti ini. Tapi dengan adanya perhatian Pemerintah dari Pusat sampai Daerah, mereka juga punya hati untuk rakyat, akhirnya kami bisa punya rumah seperti ini," kata Frans.

Adapun rusus yang ditempati Frans adalah satu dari 50 Rusus yang dibangun di Kampung Kehiran I, Kabupaten Jayapura pada 2016.

Keberadaan Rusus juga menyentuh Kampung Ariepi, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Sebanyak 25 unit Rusus dibangun di daerah tersebut pada 2017 dan sudah dihuni.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini