Perbedaan Warga Tak Mampu di RI dan Luar Negeri versi JK

Jusuf Kalla Hadiri Pembukaan KTT ASEM — Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla saat tiba menghadiri pembukaan KTT ASEM (Asia-Europe Meeting) ke-12 di Brussels, Belgia, (18/10). KTT ASEM ke-12 mengangkat tema Europe and Asia: Global Partners for Global Challenges. (AFP Photo/Aris Oikonomou)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat tidak mampu yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia.

Hal ini dia sampaikan ketika berbicara dalam acara 'Indonesia Business Summit New Construction Opportunity 2019 Beyond Infrastructures di Hotel Kempinski, Jakarta.

"Setidak-tidaknya, kita ada suatu keterbalikan. Di luar negeri, orang kaya tinggal di luar kota. Orang tidak mampu, tinggal di apartemen. Kalau di kita, orang kaya tinggal di tengah kota, orang tidak mampu di pinggir kota," kata dia, Selasa (22/1/2019).

JK menuturkan, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab setiap kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat, tak begitu terasa karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar.

"UMR naik, tapi biaya transportasi lebih mahal. Ini harus diperbaiki," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Jusuf Kalla, Pemerintah perlu menyiapkan cara agar masyarakat yang tinggal di luar kota, tidak lagi dibebani dengan biaya transportasi yang mahal.

"Ini harus diperbaiki. Kalau tidak, tinggal di Jakarta, di Tangerang, di luar lagi, maka biaya dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya akibat hal tersebut," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Jokowi: MRT Jakarta Harus Terintegrasi dengan Transportasi Lain

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018 — Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menkeu Sri Mulyani (kiri) dan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti kepada Gubernur DKI Jakarya Anies Baswedan untuk mengontegrasikan semua moda transportasi di Jakarta dengan Mass Rapid Transit (MRT).

Hal ini disampaikannya usai menjajal langsung MRT Jakarta dari Stasiun Hotel Indonesia (HI) hingga ke Depo MRT Lebak Bulus pada Selasa pagi ini.

"Ini memang harus terintegrasi antara MRT, LRT, Kereta Bandara, Transjakarta, Kopaja, Angkot, semua terintegrasi. Kalau itu terintegrasi akan kurangi kemacetan dan kurangi penggunaan mobil pribadi di Jabodetabek," kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Tidak cukup dengan itu, masih sejalan dengan mengurangi kemacetan DKI Jakarta, saat yang bersamaan pemrov harus melaksanakan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.

Dengan semakin efektifnya moda transportasi masal yang terintegrasi ini, dikatakan Jokowi, juga akan meningkatkan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Untuk itu, dirinya ingin proyek MRT Jakarta ini bisa menjadi contoh daerah lainnya dalam pengembangan moda transportasi masal. Dia juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak takut dalam mengambil keputusan.

Bahkan, Jokowi siap mendukung seluruh pemerintah daerah dalam pengembangan moda transportasi massal seperti LRT, Monorel atau MRT tersebut.

"MRT pertama, LRT pertama, Kereta cepat juga pertama. Kalau kita tidak putuskan kita tidak tahu ada masalah apa disitu ada kendala apa disitu. Memang ini harus berani memulai, sepetti di Jakarta mulai, Palembang juga mulai, nanti menyusul Bandung, Surabaya, Medan mulai, saya kira transportasi masal adalah masa depan transportasi kita," pungkas Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Melalui akun Instagramnya, Presiden Jokowi menyampaikan kemajuan proses pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. MRT Jakarta ditargetkan beroperasi Maret 2019

Jusuf Kalla
Tokoh
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
Lihat Selengkapnya
Jusuf Kalla
Merdeka.com
Warga Tak Mampu