Menko Darmin Tetapkan 23 Program Prioritas pada 2019

Oleh Liputan6.com pada 22 Jan 2019, 12:03 WIB
Diperbarui 22 Jan 2019, 12:03 WIB
Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia Tawarkan Infrastruktur Menjajikan di IMF-WB

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menandatangani perjanjian kinerja, program manajemen risiko, dan sasaran kerja pegawai 2019.

Penandatangan perjanjian kinerja ini dihadiri oleh pegawai Kemenko Perekonomian.

"Pagi kita menandatangani 3 dokumen masing-masing. Ini, bentuk dari wujud dari komitmen, dari janji. Ada orang yang tidak begitu senang dengan formalitas. Padahal ya formalitas itu perlu," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Penandatanganan dokumen tersebut merupakan suatu agenda yang bukan hanya penting tapi berguna. Sebab setelah penandatanganan, kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Aparatur-nya akan diukur dengan kinerja dan capaian sepanjang 2019.

"Salah satu bentuk kinerja yang baik adalah mitigasi risiko yang berpengaruh pada pencapaian target. Oleh karena itu ditandatangani Piagam Manajemen Risiko. Untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dalam rangka mencapai target kerja sehingga dapat dilakukan mitigasi sejak dini," ujar dia.

Di tempat yang sama, Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwiyono mengatakan, setidaknya ada 23 program prioritas yang ditetapkan pada 2019 di Kemenko Perekonomian. Sementara program reguler ditargetkan mampu dicapai sebanyak 42 program.

"Itu merangkum ada 23 program prioritas dan 42 program reguler untuk masing masing kedeputian. Misalnya, deputi 1 ada 4 KUR, DNKI, inflasi dan fiskal," tutur dia.

 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 2 halaman

RI Perlu Tingkatkan 3 Hal Ini untuk Dongkrak Daya Saing

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution saat menjadi pembicara dalam acara Bincang Ekonomi di Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (2/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, 58 persen sumber daya manusia (SDM) Indonesia berpendidikan sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut, dinilai tidak mampu untuk mendorong peningkatan daya saing.

"58 persen orang yang kerja di Indonesia pendidikannya itu paling tinggi SMP itu tidak memadai apalagi untuk daya saing. Oleh karena itu, harus ambil jalan agak jalan pintas dengan kembangkan pendidikan dan vokasi," ujar Darmin di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Darmin mengatakan, pembangunan infrastruktur yang kian masif tidak akan terasa manfaatnya apabila kualitas SDM tidak mampu mengimbangi. Selain infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM, logistik juga menjadi salah satu kunci peningkatan daya saing. 

"Intinya kalau mau bersaing infrastruktur harus baik, logistik harus baik, SDM baik. Baru kita punya basis cukup untuk berdaya saing," tutur Darmin. 

Darmin menambahkan, untuk mengatasi persoalan peningkatan daya saing, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Tahun ini, pemerintah fokus meningkatkan pendidikan vokasi. 

"Ini semua rancangannya boleh dikatakan sudah tuntas, mudah-mudahan dalam beberapa satu dua minggu ini roadmap dari pelatihan dan pendidikan vokasi itu sudah dijelaskan dan diresmikan ke publik," ujar dia. 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓