Menhub Bantah Ada Persekongkolan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Oleh Septian Deny pada 21 Jan 2019, 13:47 WIB
Diperbarui 21 Jan 2019, 14:16 WIB
Menhub Budi Karya Soroti Bus Pariwisata Pada Libur Natal dan Tahun Baru
Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah terjadi persekongkolan antar maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat terbang. Ia menegaskan, tidak ada kesepakatan antar satu maskapai dengan maskapai untuk membuat harga tiket menjadi mahal.
 
"Kalau menurut saya tidak (kartel)," ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (21/1/2019).
 
 
Namun demikian, Budi mempersilakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut, jika memang ditemukan indikasi penyimpangan.
 
"Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat," tuturnya.
 
Sementara dari sisi regulasi, jika memang ada regulasi dari Kemenhub yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal, maka Budi siap merevisi regulasi tersebut. Namun, dirinya juga meminta masukan dari maskapai terkait hal ini.
 
‎"Mungkin saja (revisi regulasi), kita juga siap melakukan deregulasi apabila regulasi kita membuat mereka sulit. Nanti kita lihat apa yang menjadi masukan," tandas dia.
2 of 2

INACA Buka-bukaan Soal Kondisi Maskapai Penerbangan Sulit Sejak 2016

Ilustrasi tiket pesawat
Ilustrasi tiket pesawat (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di akhir tahun menuai protes masyarakat. Tarif tiket pesawat domestik dinilai mahal, bahkan bila dibandingkan dengan tarif pesawat rute internasional.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) mengatakan, kondisi maskapai-maskapai di Tanah Air saat ini sedang tidak baik. Maskapai umumnya sedang diterpa masalah keuangan, terutama sejak terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah.

Pria yang juga merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia Airlines tersebut menyebut bisnis penerbangan memiliki beberapa variabel biaya pengeluaran yang sebagian besar dibayar dengan dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara masyarakat yang membeli tiket menggunakan mata uang rupiah. Pengeluaran maskapai sangat bergantung dengan volatilitas pasar.

"Semua masyarakat juga tahu pembayaran kami dari komponen biaya variabel. Semua komponen biaya dalam USD. Sedangkan dari kursnya sendiri berfluktuasi, harga komoditasnya juga," kata Ari di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dalam hal avtur BBM sendiri, ada peningkatan harga yang signifikan. Sementara BBM merupakan komponen terbesar untuk biaya operasi maskapai, yaitu sekitar 40-45 persen.

"Kami catat dari INACA dari April 2016 sampai Desember 2018 harga terendah dan tertinggi untuk avtur itu sebesar 171 persen, kursnya 17 persen dan average kita 8 persen. Jadi kita punya struktur cost yang kompetitif. Kalau kontribusi paling besar memang dari fuel. Kontribusinya 40-45 persen," ujar dia.

Lalu, ada komponen pembayaran leasing untuk sewa pesawat 20 persen. Perusahaan leasing ini lebih didominasi Eropa dan AS. Imbasnya, perbaikan atau maintenance dikuasai kedua perusahaan tersebut karena tipe pesawat didominasi oleh Boeing dan Airbus.

"Jadi kami sangat tergantung pada fluktuasi dan license dari Airbus dan Boeing. Sebanyak 10 persennya biaya pegawai yang perlu makan. Dari Garuda sendiri 10 ribu karyawan, Citilink 2.000 , Sriwijaya 4.500. Jadi, ini masyarakat yang perlu kami biayai dan masuk dalam komponen cost kita," ungkapnya.

Dari semua komponen pengeluaran tersebut, Ari menyebutkan margin keuntungan yang didapat maksimal hanya 3 persen saja. Itupun jika tarif tiket pesawat yang diterapkan mendekati tarif batas atas.

"Tiga persen itu sudah paling bagus dengan harga selangit (tiketnya). Sementara kemarin ketika Nataru untuk maskapai full service, kenaikannya tidak lebih dari batas atas. Sedangkan LCC hanya 60-70 persen dari batas atas," ungkap dia.

Ari mengaku kaget saat tarif pesawat bisa menjadi isu nasional. "Kondisi saya ini enggak mengerti kenapa jadi isu nasional, sehingga sebelum kami akan menurunkan harga tiket pun pada tanggal 14 Januari dari high season jadi low season itu sudah dijadikan isu nasional dan sebelum itu kami sudah menurunkan," tegas dia.

Dia juga mengaku telah banyak dicecar pertanyaan tentang kapan tarif pesawat akan turun. Kemungkinan pengurangan tarif rata-rata yang bisa dilakukan oleh maskapai adalah 30 persen. Perhitungan ini sudah sesuai dengan batas terendah agar maskapai tidak rugi. "Itu batas kemampuan mereka. Itu batas yang mereka bisa kompensasikan supaya tidak rugi."

Kondisi itu memaksa maskapai untuk berinovasi mencari sumber pendapatan lain agar tidak rugi. Sebab pendapatan dari penjualan tiket tidak mampu menutup pengeluaran. "Lion Air dari baggage, Garuda dari kargo. Dari harga tiket sendiri, kita sudah kelelep," ujarnya.

Kondisi ini juga diperparah oleh keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif batas atas pesawat sejak tahun 2016 dengan pertimbangan daya beli masayrakat. Padahal, moda tranportasi lain seperti bus dan kereta api tarifnya sudah naik berkali-kali.

"Kami mengerti pemerintah tidak bisa menaikkan dari 2016 karena melihat daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kami tidak pernah demo untuk menaikkan harga," ujarnya.

Selain itu, maskapai juga masih memiliki pengeluaran layanan infrastruktur seperti untuk pengelola bandara, yaitu Angkasa Pura dan Airnav selaku pengatur lalu lintas udara.

 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓