Masuk Bahasan Debat Capres, Kesan Pengusaha soal Layanan Izin Online

Oleh Septian Deny pada 18 Jan 2019, 15:43 WIB
Diperbarui 18 Jan 2019, 15:43 WIB
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution resmi meluncurkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) di Jakarta. Foto: Merdeka.com/Anggun P Situmorang.
Perbesar
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution resmi meluncurkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) di Jakarta. Foto: Merdeka.com/Anggun P Situmorang.

Liputan6.com, Jakarta Layanan sistem perizinan online terintegrasi atau online single submission (OSS) sempat disinggung dalam debat perdana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yang berlangsung Kamis (17/1/2019) malam.

Kubu petahana, yaitu Jokowi Widodo (Jokowi), menyatakan melalui OSS ini, mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia. Namun, bagaimana pendapat pengusaha mengenai implementasi dari OSS tersebut selama ini?

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, para pengusaha memahami maksud dan tujuan dari pemerintah membentuk layanan tersebut. Dirinya juga sependapat jika dengan OSS ini mampu membuat proses perizinan usaha menjadi lebih transparan.

"Kalau lihat OSS, pada saat debat Pak Jokowi mungkin maksudnya OSS itu konteksnya baik, semua transparan karena perizinan dilakukan secara online, untuk menghindari adanya korupsi dan hal semacamnya. Jadi, tujuan daripada itu betul, kalau OSS ini memang baik sekali. Dan kalau itu bisa jalan, memang cepat (proses perizinannya)," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Namun sayangnya apa yang dirasakan pengusaha di lapangan, layanan tersebut belum berjalan maksimal hingga saat ini. Salah satu kendalanya, yaitu belum terintegrasinya layanan ini hingga ke daerah.‎

"Tetapi kenyataan di lapangan, kita tahu ini belum terintegrasi ke daerah. Yang sudah jalan baru yang pusat. Harusnya OSS ini kan terintegrasi antara pusat dan daerah, dengan kata lain perizinan di daerah itu jadi satu. Ini belum terintegrasi. Hanya beberapa daerah saja yang bisa. Jadi, kenyataan di lapangan belum maksimal," kata dia.

Namun demikian, Shinta tetap berharap jika layanan ini terus diperbaiki dan dikembangkan. Sebab, pengusaha sangat berharap adanya proses perizinan yang cepat dan mudah saat hendak berinvestasi di dalam negeri.

"Tetapi bahwa itu menjadi upaya yang baik untuk mencegah korupsi dengan memperbanyak perizinan online, itu betul," tandas dia.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Dikritik, Jokowi Ajak Prabowo-Sandi Coba Layanan Izin Online

Debat Pilpres 2019
Perbesar
Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dan Ma'ruf Amin saat memaparkan visi misi dalam debat Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02 menjalankan debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam salah satu sesi debat tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga uno mempertanyakan kepastian hukum kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin mengenai cara meningkatkan investasi.

Menurut Sandiaga, masalah kepastian hukum ini juga membuat bisnis di Indonesia terutama untuk usaha kecil menengah (UKM) sulit berkembang.

Menjabat pertanyaan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa saat ini semua usaha atau bisnis mendapat kepastian hukum untuk mengembangkan usaha atau investasi di Indonesia.

Ia pun meminta kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjajal layanan sistem perizinan online atau online single submission (OSS).

Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini tujuannya ingin menciptakan kesederhanaan dalam pelayanan, termasuk pelayanan izin investasi.

Sebelum ada OSS, untuk mengurus izin perlu berbulan-bulan. namun dengan adanya OSS ini hanya cukup dua jam saja.

"Jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mau berusaha datang ke OSS, tunggu 2 jam izin-izinnya keluar dan bapak bisa mulai usaha," kata Jokowi.

Dengan memperbaiki layanan urus izin investasi, Jokowi yakin hal itu bisa meredam potensi adanya korupsi.

"Ini yang kami lakukan memperbaiki sistem menyederhanakan sistem, sehingga tidak ada korupsi. Ada manajemen kontroling yang baik di situ," tegasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

Video Pilihan Hari Ini

BERANI BERUBAH: Pasukan Emak-Emak Lawan Covid-19

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya