Tak Cuma Cegah Korupsi, Kenaikan Gaji PNS Juga Dorong Kinerja

Oleh Septian Deny pada 18 Jan 2019, 13:45 WIB
Usai Libur Lebaran, PNS Masuk Kerja Seperti Biasa

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan, pemerintah telah menaikkan gaji pada pegawai negeri sipil (PNS). Kenaikan tersebut bukan semata untuk mencegah para abdi negara melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan.

Hal ini menanggapi pernyataan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subinto dalam debat perdana yang menyinggung jika PNS tidak kuat menahan godaan untuk korupsi karena gaji yang rendah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, selain menekan korupsi dan meningkatkan kesejahteraan PNS, kenaikan gaji yang diberikan pemerintah ‎sebenarnya guna mendorong kinerja para abdi negara lebih baik lagi.

"Tujuan meningkatkan gaji tentu tidak hanya untuk merespons godaan (korupsi) tetapi juga untuk tingkatkan kesejahteraan, memperbaiki kinerja birokrasi secara keseluruhan dan lain-lain," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Dia menjelaskan, dari sisi internal, pemerintah juga terus memperbaiki sistem dan kelembagaan. Hal ini agar celah bagi tindak korupsi bisa diminimalisir.

"Itu upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar secara sistem dan kelembagaan korupsi bisa dikurangi. Perbaikan sistem ada penguatan pengawasan internal, penciptaan zona-zona integritas, penegakan hukum dan lain-lain," jelas dia.

Tidak hanya saat PNS sudah mulai bekerja, pemerintah juga terus memperbaiki sistem penerimaan Calon PNS (CPNS) untuk menyaring kandidat terbaik. Sementara dari sisi penegakan hukum bagi PNS yang terlibat korupsi, pemerintah juga melakukannya secara serius agar memberikan efek jera.

‎"Dengan perbaikan sistem rekruitmen yang makin transparan dan fair berbasis elektronik diharapkan diperoleh CPNS berintegritas tinggi‎. Efek jera tentu harus diukur secermat mungkin. Tapi intinya penegakan hukum dilakukan secara serius agar menimbulkan efek jera," tandas dia.

2 of 3

Perang Pendapat Soal Gaji PNS

Debat Pilpres 2019
Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno saat memaparkan visi misi dalam debat Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan debat Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pertama pada Kamis 17 Januari 2019. Tema yang diambil adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Dalam debat tersebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka ia akan memperbaiki birokrasi. 

Selain itu, ia juga akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.

"Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis," kata Prabowo.

Namun hal tersebut ditepis oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). "Saya tidak setuju karena gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar," jelas Jokowi.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓