Alasan RI Masih Ketergantungan Impor Kakao

Oleh Liputan6.com pada 16 Jan 2019, 14:29 WIB
Diperbarui 16 Jan 2019, 14:29 WIB
(Foto: Merdeka.com/Dwi Aditya Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Asisten Deputi Perkebunan Holtikultura, Kemenko Perekonomian, Wilistra Danny, mengakui ketergantungan impor terhadap komoditas kakao (buah coklat) masih cukup tinggi.

Ini karena produksi kakao di dalam negeri masih jauh dari kebutuhan.  "Iya potensinya ada, memang di hulunya harus ditata dengan baik. Supaya produktivitasnya membaik meningkat. Sehingga ketergantungan kita impor (kakao) itu bisa terus kita kurangi," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Sebelumnya, Deputi II Bidang Pertanian dan Pangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah, mengungkapkan usia pohon dan hama menjadi penyebab rendahnya produksi kakao di dalam negeri.

Selain itu, petani juga masih enggan untuk menanam kembali atau replanting. "Selama tanaman mereka masih berproduksi mereka tidak berpikir direplanting. Dia punya pohon ada produksinya, bisa menghasilkan, dia merasa memang itu rejeki saya, sehingga effort (usaha) membangun lebih baik atau perbaiki tanaman," ujar dia beberapa waktu lalu.

Rendahnya produksi dalam negeri membuat Indonesia selalu mengimpor kakao untuk memenuhi kebutuhan industri.

Bahkan, pada 2017, impor kakao Indonesia mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapai 226.613 ton atau setara dengan USD 486 juta.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 2 halaman

Alokasi Peremajaan Komoditas Kelapa dan Kakao Menurun pada 2019

Ilustrasi pohon kelapa (iStock)
Ilustrasi pohon kelapa (iStock)

Sebelumnya, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Irmijati Rachmi, mengatakan bahwa peremajaan dan perluasan untuk komoditas kelapa dan kakao dari rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami penurunan. Sementara, untuk karet mengalami kenaikan.

Irmijati mengatakan, rencana alokasi APBN 2018 untuk peremajaan dan perluasan komoditas kakao ditetapkan sebesar 11.800 hektar, sedangkan alokasi pada APBN 2019 mengalami penurunan menjadi 7.730 hektar. Begitu juga untuk komoditas kelapa, dari yang sebelumnya 27.350 hektar di 2019 menjadi 13.900 hektar.

"Kakao turunnya 30 persen dari 11.800 tahun ini, jadi 7.700. Kelapa separuh dia dari 28 ribu tinggal 14 ribu, jadi 50 persen. Itu turun jika dibandingkan tahun lalu, karena ketersediaan anggaranya ya segitu-gitu, menyesuaikan alokasi anggaran," kata Irmijati saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/12).

Berbeda dengan komoditas kakau dan kelapa, komoditas karet justru mengalami kenaikan. Untuk peremajaan dan perluasan di tahun depan dalam rencana APBN 2019, karet ditargetkan mencapai 6.010 hektar dari sebelumny alokasi APBN 2018 hanya sebesar 5.260 hektar.

Di samping itu, untuk target peremajaan komoditas karet pada 2019 sendiri berada di delapan provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Kemudian untuk kakao terget peremajaan berada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatra Barat, Lampung, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat.

"Kelapa dari Aceh, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku Utara, Gorontalo," pungkasnya

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓