Sistem OSS Terbitkan 1.500 Izin Investasi per Hari

Presiden Jokowi Tinjau Pelayanan OSS di BKPM — Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala BKPM Thomas Lembong meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, Senin (14/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sistem pelayanan Online Single Submission (OSS) memberi banyak kemudahan dalam pengurusan izin investasi. OSS mampu menerbitkan 1.500 izin per hari.

"Sekarang sehari bisa 1.500 dulu tidak pernah bisa sebanyak itu. Sekarang meningkat banyak pokoknya," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (14/1/2019).

Darmin mengatakan, pemerintah akan terus memperbaiki sistem OSS agar semakin banyak izin yang diterbitkan. Ke depan, pemerintah akan mengumpulkan seluruh bupati, walikota dan gubernur seluruh Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan OSS.

"Lebih penting lagi Presiden mengatakan bahwa beliau minta supaya ada acara BKPM nanti mengundang gubernur, bupati, walikota untuk kemudian Bapak Presiden menyampaikan arahan supaya OSS berjalan seperti yang direncanakan," katanya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut, mengakui hingga kini OSS belum berdampak banyak terhadap peningkatan investasi. Sebab, dampak OSS baru bisa dirasakan setelah investasi berjalan sekitar dua sampai tiga tahun.

"Ini kan dampak tentu masih perlu realisasi investasi. Ini memudahkan proses perizinan, setelah itu dia punya terbuka kesempatan untuk melaksanakan investasi. Pelaksanaan investasi masih perlu beli tanah masih perlu macam-macam. Investasi itu terealisasi 2 tahun, 3 tahun yang menengah sampai yang besar. Yang menengah mungkin 1 tahun bisa tapi kalau yang besar bisa 4 sampai 5 tahun."

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Layanan Izin Terintegrasi BKPM Mampu Tekan Korupsi

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submission (OSS) pindah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mulai 2 Januari 2019 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan dampak positif layanan tersebut. Salah satunya sebagai solusi untuk mengatasi korupsi.

"Tidak ada lagi perizinan yang ketemu muka. Semua pada sistem, sistem memberikan sudah jalan. Jadi nanti kongkalikong pejabat daerah akan berkurang," kata dia, dalam acara 'Coffee Morning bersama Menko Maritim', di Kantornya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Dengan demikian, dia yakin bahwa setiap pejabat yang sedang dan yang hendak memimpin akan semakin terbatas ruang gerak untuk korupsi. "Jadi pejabat-pejabat yang bermimpi akan dapat uang kalau bertugas di situ, akan berkurang sehingga orang mau pejabat kalau mengeluarkan Rp 30-50 miliar akan pikir-pikir," ungkapnya.

"Dia enggak akan mau kehilangan uang segitu karena dia enggak akan lagi dapat dari situ karena semua sudah online. Pasti Akan mengurangi korupsi. Orang yang akan maju sebagai Bupati, sebagai Gubernur akan datang dengan idealisme," imbuhnya.

Dia pun mengatakan bahwa OSS telah terbukti memangkas proses perizinan. Selain itu, OSS juga membantu pengusaha untuk mendapatkan haknya akan fasilitasi seperti tax holiday, jika memang pengusaha bersangkutan memenuhi persyaratan.

"Online Single Submission itu kan sudah berlaku efektif Januari. Ini satu revolusi juga sebenarnya. Dampaknya banyak. Untuk pabrik lithium battery itu kita coba. 1 minggu keluar izinnya dan 2 Minggu keluar mengenai tax holiday yang didapat kalau dia sesuai dengan kriterianya," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com