Kata Menkeu Soal Laporan Pembangunan RI yang Diterbitkan Bank Dunia

Oleh Merdeka.com pada 07 Jan 2019, 21:07 WIB
Diperbarui 09 Jan 2019, 20:13 WIB
Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia memberikan konfirmasi mengenai laporan internal terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi beredarnya laporan Bank Dunia tersebut. Dia mengatakan, wajar jika Bank Dunia melakukan kajian terhadap kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Menteri terkait waktu itu dari PU dari Perhubungan, BUMN, Bappenas, kita juga membahas. Kita juga melihat skema KPBU instrumen yang digunakan. Jadi baik-baik saja. Kalau ada masukan sih menurut saya wajar," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Pemerintah meminta Bank Dunia untuk melakukan review terhadap infrastruktur di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara besar yang pembangunan infrastrukturnya masih ada gap atau jurang.

"Pertama dipahami bahwa Indonesia sebagai negara besar di mana infrastruktur gap-nya masih sangat tinggi maka prioritas untuk pembangunan infrastruktur penting. Tapi bagaimana cara untuk pelaksanaannya agar sustainable dan baik maka mereka membuat berbagai macam assessment," jelasnya.

"Mulai dari bagaimana kita merencanakan kemudian isu yang terkait dengan peranan BUMN kemudian pembiayaan itu dilakukan. Saya rasa masukan itu baik saja karena itu juga sudah di bahas dengan pemerintah," tandasnya.

 

2 of 3

Kata Bank Dunia

Jalan Tol Becakayu
Suasana proyek pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kamis (25/10). Proyek yang masih terus berlangsung ini dikerjakan sebagai upaya untuk menambah infrastruktur di ibu kota (Merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya, Bank Dunia memberikan konfirmasi mengenai laporan internal terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan. Dalam pernyataannya, laporan tersebut sudah habis masa berlakunya.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa laporan ini selesai pada tahun 2014 sebelum Presiden Joko Widodo menjabat. Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada saat itu. Dimaksudkan untuk penggunaan internal Bank Dunia," tulis Bank Dunia melalui situs resminya, ditulis Kamis (3/1).

Selain itu, Bank Dunia juga mengaku ada kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situsnya pada Juni 2018. Untuk itu, laporan tersebut sudah lama karena tidak mencakup reformasi substansial yang dibuat sejak penyelesaiannya hampir lima tahun yang lalu, termasuk beberapa peraturan baru yang penting.

Menurut Bank Dunia, cukup banyak analisis terkini dalam topik ini yang mencerminkan kemajuan substansial yang telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir dalam pembangunan infrastuktur dan identifikasi berbagai peluang untuk perbaikan yang terus menerus. Analisis ini termasuk dalam kerja sama antara berbagai kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.

"Pengembangan infrastruktur adalah elemen penting untuk kemajuan Indonesia dan, dengan demikian, layak untuk menjadi pusat dialog kebijakan publik di negara ini. Oleh karena itu, penting bahwa percakapan tentang subjek didasarkan pada analisis dan bukti saat ini."

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by