Ini Capaian Ekonomi RI pada 2018

Oleh Agustina Melani pada 31 Des 2018, 11:21 WIB
Diperbarui 31 Des 2018, 11:21 WIB
Prediksi BI Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah menunjukkan kinerja sangat baik di bidang ekonomi, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi dan stabilitas harga.

"Datanya jelas dan bisa diakses siapa saja, asal jangan dipelintir. Semua itu bisa kita buktikan. Ada banyak keberhasilan yang saya catat," papar Ekonom Arif Budimanta, di Jakarta, Senin (31/12/2018).

Data yang disampaikan oleh Arif Budimanta yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), antara lain kenaikan harga yang relatif terjaga.

Inflasi hanya di kisaran tiga persen yang menunjukkan tidak ada gejolak berarti. "Bahkan di era pemerintahan Presiden Jokowi, harga bahan bakar minyak tidak lagi timpang, karena sudah satu harga di seluruh Indonesia," ujar dia.

Selain itu, pada Maret 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa yaitu 9,82 persen. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13 persen. Kondisi ini menunjukkan rakyat semakin sejahtera karena makin banyak yang bekerja.

Kehidupan warga pun kian terjamin. Pemerintah mendorong program jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga menerima Kartu Indoensia Sehat yang dijamin  negara.

"Layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau," ujar dia.

Dia menambahkan, tingkat pendidikan warga semakin baik. Tingkat harapan lama sekolah sudah mencapai 12,85 tahun. Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10 persen warga makin berkurang.

Hal ini, ungkap Arif memperlihatkan seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.

Bahkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak ada lagi disparitas yang tinggi karena implementasi kebijakan BBM Satu Harga. Selain itu, Arif mengungkapkan,  Presiden Jokowi membuktikan pembangunan infrastruktur terus dilakukan.

 

2 dari 2 halaman

Pembangunan Kawasan Perbatasan

(Dok: Kementerian PUPR)
Kawasan perbatasan skouw (Dok: Kementerian PUPR)

Begitu juga dengan pembangunan kawasan perbatasan yang telah berjalan, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Hal ini sangat bagus untuk jangka panjang, karena ekonomi wilayah akan bergerak positif. Apalagi, lanjutnya, didorong oleh realisasi kebijakan poros maritim.

"Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar dia.

Dalam rangka mendukung perekonomian rakyat, Presiden Jokowi juga merealisasikan kebijakan reforma agraria.

Dengan demikian, kata Arif, rakyat memiliki akses terhadap aset yaitu berupa lahan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan membantu rakyat semakin berdaya.

"Akses pembiayaan juga terus didorong, misalnya melalui kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah yaitu 7 persen," tutur dia.

Dengan demikian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan makin berdaya. Begitu juga dukungan untuk membangun pedesaan, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2018 sebesar Rp 60 triliun, pada 2019 dianggarkan Rp 73 triliun. "Dana itu terutama untuk peningkatan layanan dasar masyarakat," ujar Arif.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓