Menteri PUPR: Infrastruktur Kerakyatan Tetap Jadi Prioritas di 2019

Program infrastruktur rakyat Menteri PUPR. Dok: Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil merupakan program prioritas pemerintah pada 2019 di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.

"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (30/12/2018).

Dia menganggap, kebutuhan infrastruktur perumahan di Indonesia masih tinggi. Untuk memenuhinya, sambungnya, tidak dapat hanya melalui dana APBN, namun juga kerjasama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah.

Proyek rumah kerakyatan program Kementerian PUPR. Dok: Kementerian PUPR

"Setiap tahunnya, Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia," lanjut Basuki.

Melalui program BSPS, Kementerian PUPR memberikan bantuan ini salah satunya kepada 3.813 unit rumah yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bantuan uang infrastruktur sebesar Rp 15 juta diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya.

2 dari 2 halaman

Mendapat Apresiasi

Proyek rumah kerakyatan program Kementerian PUPR. Dok: Kementerian PUPR

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjadi, turut mengapresiasi program penyediaan perumahan Kementerian PUPR, khususnya yang berada di Kabupaten Magelang.

"Sudah tak terhitung berapa banyak program kegiatan dari Kementrian PUPR di Magelang. Di bidang SDA, sejak tahun 2015 hingga 2018 telah dibangun saluran irigasi di 147 desa. Kemudian 180 sumur bor di enam desa, embung di empat desa dan bendung di 14 desa. BSPS ada sekitar 7.000 unit," paparnya.

"Bidang cipta karya ada kegiatan di 90 desa, revitalisasi tempat wisata di 19 desa, sanimas ada di tujuh desa. Untuk bidang Bina Marga ada 9 jembatan gantung. Balitbang ada SPAM Desa, hydropower, alat pembuatan bahan bangunan dan lainnya," tandasnya.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
Menteri PUPR
infrastuktur